Acara penyerahan Surat Keputusan untuk Pelaksana Tugas Keraton Solo di Balai Kota, Minggu (18/1/2026), berakhir ricuh. Menteri Kebudayaan Fadli Zon memang hadir untuk menyerahkan SK itu kepada Mahamenteri KGPA Tedjowulan. Tapi suasana tiba-tiba berubah ketika putri tertua PB XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbay, naik ke mimbar dan menyatakan protes.
Sebelumnya, acara berjalan biasa saja. Wali Kota Solo, Respati Ardi, memberi sambutan. Lalu giliran Fadli Zon yang berbicara. Rupanya, di antara undangan yang hadir, banyak juga pendukung dari pihak PB XIV Purbaya. Mereka diam-diam menyimpan keberatan.
Begitu sambutan menteri selesai, Rumbay langsung bergerak. Ia mendekati mimbar, naik, dan bersiap berbicara. Sayangnya, mikrofon mendadak dimatikan. Di sampingnya, tampak Permaisuri GKR Paku Buwono, GKR Devi Lelyana, dan GKR Dewi Ratih Widyasari ikut mendampingi.
"Assalamualaikum Bapak. Maaf Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mohon maaf, tolong miknya dinyalakan supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia,"
Suaranya masih terdengar meski tanpa pengeras suara. Beberapa undangan langsung berteriak menanggapi. Suasana jadi gaduh. Sentono, Abdi Dalem, dan tamu undangan saling sahut. Melihat keadaan itu, Fadli Zon pun menghampiri Rumbay untuk menenangkan.
Protes tidak cuma lisan. Pihak Purbaya juga membagikan selebaran berisi surat keberatan resmi atas SK yang dikeluarkan menteri. Mereka merasa prosesnya tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Namun begitu, acara inti tetap dilanjutkan. Fadli Zon kembali ke podium untuk menyerahkan SK kepada Tedjowulan. Tepat saat surat hendak diserahkan, protes kecil kembali terjadi. Beberapa suara terdengar bersahutan dari kerumunan.
"Kami berharap pada hari ini Panembahan Agung Tedjowulan yang ditunjuk sebagai pelaksana melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, bisa menjadi pelaksana yang paripurna dalam memajukan kebudayaan,"
Ucap Fadli Zon mencoba menutup acara dengan harapan positif. Tapi nuansa tegang masih terasa jelas di ruangan itu. Penyerahan SK yang seharusnya mulus, justru menyisakan tanda tanya besar dan perpecahan yang terbuka di antara keluarga keraton.
Artikel Terkait
Andre Rosiade Salurkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Korban Banjir Pasaman dan Agam
DPRD Cirebon Pertahankan Perjalanan Dinas, Fokus pada Kualitas dan Efisiensi Anggaran
Iran Tegaskan Kendali Penuh atas Selat Hormuz, RUU Pengaturan Segera Diajukan
Banjir 1,75 Meter Rendam Permukiman Padat di Kebon Pala