Revitalisasi Sekolah: Ketika Dana Pendidikan Menggerakkan Ekonomi Daerah

Perdebatan soal efektivitas belanja negara, terutama di sektor pendidikan, memang tak ada habisnya. Tapi ada satu hal yang kerap luput: sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Ia juga bisa jadi simpul ekonomi lokal. Nah, kajian terbaru LP3ES menegaskan hal itu. Mereka menemukan, program revitalisasi sekolah ternyata berdampak nyata pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Temuan ini penting banget, apalagi di tengah desakan agar setiap rupiah dari APBN dan APBD punya manfaat berlapis tak cuma sosial, tapi juga ekonomi.

Jadi, anggaran yang dikucurkan buat bangun atau perbaiki sekolah, dampaknya nggak berhenti di tembok baru atau atap yang sudah diganti. Uang itu merembes. Ke warung material, ke tukang bangunan, ke pengrajin lokal, sampai ke UMKM di sekitarnya. Inilah yang disebut efek pengganda ekonomi.

Pertanyaannya, apa revitalisasi sekolah cuma proyek fisik belaka? Atau jangan-jangan, ini sebenarnya instrumen kebijakan ekonomi yang cukup strategis buat daerah? Bagaimana sih mekanisme efek pengganda itu bekerja, dan apa implikasinya buat kebijakan ke depan?

Selama ini, pemahaman kita sering sempit. Revitalisasi sekolah ya cuma dilihat sebagai perbaikan gedung rusak, nambah ruang kelas, atau tingkatkan fasilitas. Memang nggak salah sih, mengingat banyak sekolah di daerah yang kondisinya memprihatinkan. Tapi, pendekatan yang terlalu teknokratis bikin kita lupa. Setiap proyek fisik pendidikan itu sebenarnya juga proyek ekonomi.

Bayangin aja, revitalisasi itu melibatkan rantai panjang: dari perencanaan, pengadaan bahan, rekrut tenaga kerja, distribusi, sampe urusan konsumsi harian para pekerjanya. Di titik inilah, belanja negara untuk pendidikan berubah wujud jadi stimulus buat ekonomi lokal.

Kajian LP3ES menangkap fenomena ini dengan cukup tajam. Program mereka teliti tidak cuma meningkatkan kualitas layanan pendidikan, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Sektor-sektor yang jadi tulang punggung ekonomi rakyat seperti toko bangunan, jasa konstruksi kecil, dan UMKM pendukung ikut dapat angin segar.

Secara teori, efek pengganda itu sederhana. Satu unit pengeluaran awal bisa menghasilkan peningkatan pendapatan regional yang lebih besar dari nilai awalnya. Uangnya nggak mandek di satu titik, tapi berputar dan ciptakan aktivitas lanjutan.

Ambil contoh konkret. Saat pemerintah alokasikan anggaran buat renovasi sekolah, dananya pertama diterima kontraktor. Lalu, dana itu dibelanjakan: beli bahan bangunan di toko lokal, bayar upah pekerja, sewa alat, dan beli jasa lain. Para pekerja yang dapet upah itu kemudian belanjakan lagi penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari makanan, transport, kebutuhan rumah tangga. UMKM di sekitar sekolah pun kebagian rezeki. Uang berputar makin luas, dorong pertumbuhan, dan akhirnya tercermin dalam angka PDRB.

Nah, temuan LP3ES ini memberikan bukti empiris yang kita butuhkan. Revitalisasi sekolah terbukti berkorelasi positif dengan naiknya PDRB provinsi, terutama di daerah yang betul-betul libatkan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal. Pertumbuhannya nggak cuma dari sektor konstruksi formal, lho. Tapi juga dari sektor informal dan UMKM yang sering kelewat dalam hitungan ekonomi makro. Toko bangunan kecil, pengrajin kusen, tukang las, sampai pedagang nasi di sekitar proyek, mereka semua adalah aktor penting dalam ekosistem ini.

Dengan kata lain, revitalisasi sekolah jadi jembatan. Menghubungkan kebijakan pendidikan dengan kebijakan ekonomi daerah. Program ini menyambungkan agenda peningkatan SDM dengan penguatan ekonomi akar rumput.

Di banyak tempat, sekolah itu pusatnya segala aktivitas. Sosial, tentu saja. Tapi juga ekonomi. Kehadirannya menghidupkan lingkungan sekelilingnya: pedagang, jasa ojek, warung alat tulis, sampai usaha kecil yang hidup dari aktivitas sekolah. Ketika sekolah direvitalisasi, simpul ekonomi ini ikut menguat. Proses pembangunannya ciptakan lonjakan permintaan. Setelah selesai, fasilitas yang lebih baik juga berpotensi tingkatkan aktivitas jangka panjang misalnya dengan bertambahnya siswa dan guru.

Efek jangka panjang inilah yang kerap diabaikan. Padahal, sekolah yang layak dan nyaman nggak cuma meningkatkan kualitas belajar. Ia juga memperkuat daya tarik suatu wilayah sebagai ruang hidup dan tempat berusaha.

Satu temuan LP3ES yang menarik adalah dampak nyatanya pada UMKM. Selama ini, UMKM sering cuma disebut sebagai "sektor yang terdampak positif" tanpa penjelasan rinci. Dalam konteks revitalisasi sekolah, dampaknya langsung terasa. Toko bangunan lokal laku semen dan pasir. Pengusaha mebel kecil dapet pesanan bangku. Warung makan ramai dikunjungi pekerja proyek. Usaha transportasi lokal pun ikut kebagian. Bagi UMKM di daerah dengan aktivitas ekonomi terbatas, proyek semacam ini bisa jadi jangkar yang menstabilkan.

Memang, ada kritik bahwa kebijakan pembangunan kita terlalu terpusat di kota. Infrastruktur megah dibangun, tapi manfaatnya nggak merata. Nah, di sinilah keunggulan revitalisasi sekolah. Program ini tersebar sampai ke pelosok. Hampir setiap desa punya sekolah, artinya potensi jangkaunya luas sekali. Efek penggandanya pun jadi lebih inklusif.

Tapi jangan salah, efek pengganda itu nggak otomatis terjadi. Beberapa prasyarat harus dipenuhi. Pertama, pelibatan pelaku lokal. Kalau proyeknya dikerjakan kontraktor besar dari luar daerah, ya uangnya kebanyakan bocor keluar. Efek untuk lokal jadi kecil.

Kedua, soal transparansi dan tata kelola. Programnya harus dikelola secara akuntabel. Jangan sampai jadi ladang korupsi atau proyek asal jadi. Kualitas bangunan yang buruk bukan cuma merugikan siswa, tapi juga bunuh potensi dampak ekonomi jangka panjang.

Ketiga, kesinambungan. Efeknya akan lebih kuat kalau revitalisasi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, bukan cuma serampangan atau sekadar reaksi dadakan.

Secara nasional, temuan ini harus jadi bahan refleksi. Selama ini, belanja pendidikan dan belanja ekonomi sering dipertentangkan. Padahal, revitalisasi sekolah menunjukkan keduanya bisa berjalan beriringan. Di tengah tekanan fiskal, pemerintah perlu prioritaskan program yang manfaatnya berlapis. Dan program ini memenuhi kriteria itu: tingkatkan kualitas pendidikan, ciptakan lapangan kerja, gerakkan UMKM, dan dorong PDRB daerah.

Ke depan, ukuran keberhasilannya nggak boleh cuma dari jumlah gedung yang direnovasi. Perlu pengukuran yang lebih komprehensif, yang memasukkan dampak ekonomi lokal dan kontribusinya pada PDRB. Kajian LP3ES sudah buka jalan. Tantangannya sekarang, bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan lain menjadikan temuan ini sebagai pijakan untuk perbaikan kebijakan.

Pada akhirnya, revitalisasi sekolah mengajarkan satu hal: investasi di pendidikan nggak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan dinamika sosial dan ekonomi di sekelilingnya. Ketika ruang kelas diperbaiki, ekonomi lokal ikut bergerak. Saat kualitas sekolah meningkat, harapan untuk masa depan juga tumbuh. Menakar efek penggandanya bukan cuma urusan angka statistik. Ini soal bagaimana kebijakan publik bisa bekerja secara holistik menguatkan pendidikan sekaligus menghidupkan ekonomi rakyat.

Kalau dikelola dengan baik, program revitalisasi sekolah bukan cuma mencetak generasi yang lebih cerdas. Tapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Mohammad Nur Rianto Al Arif.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia.