Pascabencana Aceh-Sumatera, Kemensos Pacu Pemulihan Sosial dengan Prinsip Build Back Better

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera, Kementerian Sosial memegang peran kunci. Mereka ditunjuk sebagai koordinator bidang sosial dalam Satgas yang dibentuk pemerintah. Tugasnya cukup luas, mencakup pemulihan psikologis warga, perbaikan fasilitas sosial dan budaya, hingga penguatan lembaga-lembaga sosial di daerah yang porak-poranda.

Rapat koordinasi Satgas baru-baru ini di Gedung Sasana Bhakti Praja menegaskan satu hal: rehabilitasi nanti tak boleh asal jadi. Prinsipnya adalah "build back better", membangun lebih baik dan lebih tangguh dari sebelumnya.

Ketua Tim Pengarah Satgas, Menko PMK Pratikno, dengan tegas menyatakan hal itu.

"Kita bukan hanya sekedar membangun seperti semula, tapi kita harus berkomitmen untuk membangun lebih baik dan lebih tangguh, artinya tangguh untuk menghadapi bencana di masa depan," ujar Pratikno, Kamis lalu.

Dia juga menekankan soal data. Menurutnya, data tunggal yang terintegrasi mutlak diperlukan agar setiap kebijakan dan intervensi lintas kementerian tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Lalu, apa yang sudah dilakukan Kemensos di lapangan? Hingga akhir tahun 2025, bantuan logistik mengalir deras. Lebih dari 223 ribu paket logistik, 118 ton beras, dan puluhan ribu paket sembako telah disalurkan. Mereka juga mengoperasikan 42 dapur umum dan mengerahkan ratusan relawan Tagana yang telah melayani lebih dari 110 ribu orang.

Di sisi lain, bantuan tak hanya berupa kebutuhan pokok. Santunan diberikan kepada keluarga korban meninggal, dengan total nilai mencapai Rp 1,6 miliar lebih. Ada juga bantuan ATENSI untuk rehabilitasi sosial senilai Rp 1,54 miliar, yang bentuknya beragam mulai dari nutrisi, obat-obatan, perlengkapan sekolah, hingga alat bantu disabilitas semua berdasarkan asesmen kebutuhan masing-masing korban.

Namun begitu, pekerjaan belum selesai. Fase pemberdayaan sosial ekonomi masih menunggu. Program penguatan ekonomi masyarakat, kata Kemensos, masih menunggu usulan dari pemerintah daerah dan penetapan lebih lanjut dari Satgas. Semua ini harus mengacu pada data BNPB agar tidak tumpang tindih.

Dampak sosial ekonomi bencana ini rupanya cukup mengkhawatirkan. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti ancaman peningkatan angka kemiskinan.

"Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatra kepada kemiskinan di tingkat nasional diperkirakan 0,49 persen, dan kemiskinan ekstrem meningkat 0,20 persen," katanya.

Solusinya? Menurut Muhaimin, pemulihan ekonomi harus dilakukan lewat intervensi langsung yang menggerakkan roda ekonomi lokal. Program padat karya tunai, atau cash for work, harus jadi inti dari bantuan pemerintah.

Koordinasi yang solid antara pusat dan daerah juga jadi penentu suksesnya rekonstruksi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kesepakatan mekanisme kolaborasi.

"Ini penting terkait dengan mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang ada di bawah pemerintah daerah," ungkap AHY.

"Ini harus disepakati sehingga tidak ada overlapping dan semuanya mendapat sentuhan yang proporsional," tambahnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmen kementeriannya. Semua upaya pemulihan sosial, kata dia, dirancang agar terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

"Sebagai koordinator bidang sosial, Kementerian Sosial memastikan pemulihan sosial pascabencana berjalan menyeluruh, mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat terdampak," jelas Gus Ipul.

Dia memastikan semua bantuan disalurkan melalui mekanisme yang ketat dan berbasis data valid dari daerah. Tujuannya jelas: tepat sasaran dan akuntabel.

Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan darurat, Gus Ipul berharap upaya ini bisa memperkuat ketahanan sosial masyarakat untuk jangka panjang. Membangun kembali kohesi sosial dan mendorong kebangkitan ekonomi secara berkelanjutan adalah target akhirnya.