Prabowo Gebrak BUMN: Sudah Rugi, Minta Tantiem Lagi, Nggak Tahu Malu!

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan perintah tegas. Kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dipimpin Rosan Roeslani, ia meminta tata kelola BUMN segera dibenahi. Soalnya, menurut Prabowo, badan usaha milik negara itu masih penuh persoalan. Langkah ini langsung mendapat dukungan dari Kapoksi PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Ia melihatnya sebagai momentum tepat untuk bersih-bersih BUMN di awal 2026.

Rivqy tak sungkan menyampaikan pandangannya kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

"Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan," ujarnya.

Bagi Rivqy, BUMN jelas bukan perusahaan pribadi. Setiap pimpinan di dalamnya, tegas dia, harusnya introspeksi diri ketimbang menuntut penghargaan.

"Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026," lanjut legislator PKB itu.

Ia kemudian menyinggung soal karakter pemimpin. BUMN, menurut Rivqy, membutuhkan sosok yang berani bertanggung jawab dan punya rasa malu saat gagal. Kritik pedas dari Presiden, harapnya, bisa jadi pemicu pembersihan.

"BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif," kata Rivqy.

"Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti," sambungnya tanpa ragu.

Sebenarnya, pernyataan Rivqy ini mengikuti langsung kritik yang dilontarkan Prabowo beberapa hari sebelumnya. Dalam sebuah acara peresmian yang disiarkan virtual, Senin (12/1), Presiden tak segan menyoroti kinerja sejumlah direksi BUMN. Ia menilai mereka tidak profesional dan abai terhadap pengabdian kepada negara. Buktinya? Praktik pemberian tantiem masih terjadi meski perusahaan sedang merugi. Prabowo menyebut tindakan semacam ini sebagai hal yang "tidak tahu malu" dan 'ndableg'.

"Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi, nggak tahu malu, ndableg menurut saya," tegas Prabowo kala itu.

Bahkan, ia dengan gamblang mempersilakan para direksi dan komisaris pelat merah yang keberatan dengan penghapusan tantiem untuk mundur. Alasannya sederhana: masih banyak orang kompeten yang bisa menggantikan posisi mereka.

"Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Saya percaya, banyak yang siap gantikan," ucapnya.

Kondisi seperti itu, dalam pandangan Prabowo, jauh lebih baik. Daripada bertahan di pucuk pimpinan tapi malah berbuat curang untuk keuntungan pribadi. Apalagi kecurangan itu jelas-jelas merugikan perusahaan dan negara. Padahal, sumber daya tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.

"Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu," serunya.

Prabowo menekankan, menjaga kekayaan negara adalah keharusan. Semua itu dibutuhkan untuk memperkuat bangsa, mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, serta mengejar ketertinggalan di bidang industri dan teknologi.

"Persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu, kita harus bekerja keras," tegasnya menutup pernyataan.