Trump Serukan Dukungan untuk Demonstran Iran, Siapkan Sanksi dan Opsi Militer

Kondisi ekonomi yang memburuk memicu gelombang kerusuhan di Iran. Gelombang ini disebut-sebut sebagai tantangan internal paling serius bagi rezim ulama di sana dalam kurun tiga tahun terakhir. Bahkan, menurut seorang pejabat Iran yang enggan disebut namanya, aksi protes ini telah menelan korban jiwa hingga sekitar 2.000 orang.

Merespon situasi itu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump angkat bicara. Lewat akun Truth Social-nya, Selasa (13/1/2025), ia mendorong warga Iran untuk terus turun ke jalan.

"Para Patriot Iran, TERUS BERDEMONSTRASI - KUASAI LEMBAGA-LEMBAGA ANDA!!!... BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN,"

Begitu kira-kira bunyi unggahannya yang dilaporkan Reuters. Trump sendiri konon sudah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran. Alasannya? Ia menunggu penghentian apa yang disebutnya "pembunuhan tanpa akal sehat" terhadap para demonstran.

Di sisi lain, narasi dari pejabat Iran yang berbicara kepada Reuters justru berbeda. Mereka menyebut bahwa yang bertanggung jawab atas kematian itu adalah "teroris". Entah siapa yang dimaksud, pejabat itu tidak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk soal identitas korban.

Namun begitu, tekanan dari Trump tak berhenti di pernyataan saja. Sehari sebelumnya, Senin malam, ia mengumumkan langkah ekonomi yang keras: tarif impor 25% untuk produk dari negara mana pun yang masih berbisnis dengan Iran. Ini langkah signifikan, mengingat Iran adalah eksportir minyak utama.

Dan itu belum semuanya. Trump juga mengisyaratkan opsi militer. "Kami siap siaga," tegasnya, menyebut tindakan militer sebagai salah satu cara yang dipertimbangkan untuk menghukum Iran atas tindakan keras terhadap demonstran.

Sampai saat ini, Iran sendiri tampaknya masih memilih diam. Belum ada tanggapan resmi pemerintah mereka terhadap pengumuman tarif Trump itu. Padahal, sanksi AS sebelumnya sudah sangat membebani. Negeri itu selama ini mengandalkan ekspor minyaknya ke China, dengan beberapa mitra dagang lain seperti Turki, Irak, Uni Emirat Arab, dan India.