PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Hasto Kritik Kebijakan Fiskal Dianggap Tak Pihak ke Rakyat

Upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bertindak sebagai pemimpin upacara yang dihadiri oleh ratusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta satuan tugas partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Presiden kelima Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengikuti jalannya upacara secara daring dari tempat terpisah. Rangkaian acara diawali dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Sukabumi Fauzi membacakan naskah Pancasila, sementara doa dipimpin oleh Sekretariat PDIP Mugi Sugiadi.

Sejumlah tokoh inti partai hadir secara langsung dalam upacara tersebut. Mereka antara lain Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Wiryanti Sukamdani, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Deddy Sitorus, Mercy Chriesty Barends, Bintang Puspayoga, Yasonna Laoly, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, dan Yuke Yurike.

Dalam pidatonya, Hasto Kristiyanto menyampaikan salam dari Megawati kepada seluruh peserta acara. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 bukanlah sekadar seremoni belaka.

"Kami menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP, Ibu Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri kepada saudara-saudara sekalian," ujar Hasto.

Di tengah pidatonya, Hasto melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi dan fiskal nasional. Ia menyebut defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 sebagai indikasi yang mengkhawatirkan. "Keseimbangan primer yang negatif dalam APBN sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," kata alumnus Universitas Pertahanan itu.

Menurut Hasto, kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada rakyat kecil bertentangan dengan semangat Pancasila sebagai narasi pembebasan. Ia menekankan perlunya rekonsolidasi fiskal yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. "Rekonsolidasi fiskal yang kami usulkan bukan sekadar teknis, tetapi soal keberpihakan pada rakyat, bukan pada ambisi kekuasaan," tegasnya.