PKS dan PDIP Berdebat, Tapi Sepakat Soal Satu Ancaman: Politik Uang

Sekjen PKS, Muhammad Kholid, mendorong pembahasan yang lebih mendalam soal wacana pilkada melalui DPRD. Ia ingin diskusi berjalan jernih, dengan tinjauan akademik yang matang. Hal ini ia sampaikan menanggapi usulan PDIP yang justru mendorong pilkada langsung, namun dengan sistem e-voting.

Menurut Kholid, yang terpenting saat ini bukanlah sikap setuju atau tidak. "Kita simulasikan. Kan ada berjalan di berbagai negara, mungkin seperti itu bisa dilakukan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa lalu.

"Jadi begini, kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju, tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih, secara akademik, ya kan?"

Di sisi lain, Kholid juga menyoroti satu isu krusial: politik uang. Baginya, kualitas kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh sistem yang melahirkannya. Sistem yang baik harus bisa memitigasi praktik money politics yang selama ini merajalela.

"Salah satunya. Salah satu faktor penting itu," tegas anggota DPR RI ini.

"Bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politic yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat. Mana sistem yang bisa memitigasi money politic?"

Ia kemudian mengingatkan tentang konsekuensi logis dari sebuah sistem politik yang mahal. Jika biayanya tinggi sejak awal, maka hasilnya pun akan buruk. "Kalau sistem politiknya itu high cost, maka yang hasilnya adalah ya high cost demokrasi. High cost demokrasi hasilnya adalah pemerintahannya tidak berjalan dengan baik," papar Kholid.

Ia menambahkan, kondisi itu akhirnya menjebak masyarakat. "Masyarakat memilih apa namanya? Karena politik uangnya sangat besar, ya ini yang kualitas demokrasi tidak bagus. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga."

Usulan PDIP: Langsung, Tapi Pakai E-Voting

Sebelumnya, PDIP sudah menyatakan sikapnya. Partai ini tetap bersikukuh pilkada harus langsung, namun dengan sebuah terobosan: memakai sistem e-voting. Tujuannya jelas, untuk memangkas biaya penyelenggaraan yang membengkak.

Bagi PDIP, pilkada langsung adalah soal legitimasi. Kepemimpinan daerah akan lebih kuat jika dipilih langsung oleh rakyat, sekaligus memberikan kepastian masa jabatan lima tahun yang tetap.

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun," kata Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.

Ia melanjutkan, "Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu."

Jadi, meski titik awalnya berbeda satu membuka opsi pilkada lewat DPRD, satu lagi bersikeras pada pilkada langsung keduanya sebenarnya punya keprihatinan yang sama: mencari sistem yang lebih bersih, lebih murah, dan lebih berkualitas.