PKS dan PDIP Berdebat, Tapi Sepakat Soal Satu Ancaman: Politik Uang

Sekjen PKS, Muhammad Kholid, mendorong pembahasan yang lebih mendalam soal wacana pilkada melalui DPRD. Ia ingin diskusi berjalan jernih, dengan tinjauan akademik yang matang. Hal ini ia sampaikan menanggapi usulan PDIP yang justru mendorong pilkada langsung, namun dengan sistem e-voting.

Menurut Kholid, yang terpenting saat ini bukanlah sikap setuju atau tidak. "Kita simulasikan. Kan ada berjalan di berbagai negara, mungkin seperti itu bisa dilakukan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa lalu.

"Jadi begini, kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju, tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih, secara akademik, ya kan?"

Di sisi lain, Kholid juga menyoroti satu isu krusial: politik uang. Baginya, kualitas kepemimpinan politik sangat ditentukan oleh sistem yang melahirkannya. Sistem yang baik harus bisa memitigasi praktik money politics yang selama ini merajalela.

"Salah satunya. Salah satu faktor penting itu," tegas anggota DPR RI ini.

"Bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politic yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat. Mana sistem yang bisa memitigasi money politic?"

Ia kemudian mengingatkan tentang konsekuensi logis dari sebuah sistem politik yang mahal. Jika biayanya tinggi sejak awal, maka hasilnya pun akan buruk. "Kalau sistem politiknya itu high cost, maka yang hasilnya adalah ya high cost demokrasi. High cost demokrasi hasilnya adalah pemerintahannya tidak berjalan dengan baik," papar Kholid.