Wacana Regenerasi NU: Kiai Maruf Amin Disebut Figur Potensial Jelang Muktamar

MURIANETWORK.COM - Wacana regenerasi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama (NU) kembali mengemuka seiring dengan persiapan menuju muktamar. Dalam dinamika internal organisasi yang telah berusia seabad ini, nama K.H. Ma'ruf Amin kerap disebut sebagai salah satu figur potensial. Analisis ini menimbang relevansi sosoknya yang mengakar pada tradisi keilmuan pesantren sekaligus memiliki pengalaman luas di ranah kebijakan publik nasional.

Pijakan Kokoh pada Tradisi Keilmuan

Dalam ekosistem NU, kedalaman pemahaman agama atau tafaqquh fiddin merupakan fondasi utama otoritas keulamaan. Kiai Ma'ruf Amin dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi tradisi ini. Sanad keilmuannya yang bersambung kepada ulama besar seperti Syaikh Nawawi Al-Bantani bukan sekadar catatan historis, melainkan penegasan atas fondasi keilmuan yang kokoh dan diakui. Bagi banyak kalangan nahdliyin, kesinambungan sanad semacam ini memberikan jaminan bahwa pemimpin organisasi tetap berpegang teguh pada khazanah klasik yang menjadi ruh NU.

Namun, tantangan zaman terus bergeser. NU kini tidak hanya berhadapan dengan persoalan dakwah dan pendidikan tradisional, tetapi juga dengan kompleksitas ekonomi umat, percepatan transformasi digital, dan dinamika geopolitik global. Situasi ini menuntut kemampuan tambahan di luar penguasaan teks keagamaan.

Menjembatani Nilai dan Tata Kelola Modern

Di sinilah sebutan "kiai teknokrat" untuk Kiai Ma'ruf kerap muncul. Istilah ini menggarisbawahi kemampuannya menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka kebijakan dan tata kelola yang sistematis. Pengalamannya yang panjang dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional, misalnya, menunjukkan pemahaman yang nyata terhadap mekanisme birokrasi dan sistem makro.

Kapasitas semacam ini relatif langka di kalangan ulama dan dianggap sebagai aset berharga untuk mengelola organisasi sebesar NU yang memiliki jaringan hingga ke tingkat ranting. Figur dengan wawasan kenegaraan yang luas dapat memperkuat peran NU dalam percakapan nasional dan global, sekaligus mengelola internal organisasi yang majemuk dengan lebih efektif.

Belajar dari Episode Konstitusional

Sebelumnya, ketika menerima amanah sebagai calon wakil presiden pada 2019, Kiai Ma'ruf dengan patuh melepas jabatannya sebagai Rais Aam PBNU. Langkah ini dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke-33.

"Melalui mekanisme rapat pleno, jabatan tersebut kemudian diserahkan kepada K.H. Miftachul Akhyar sebagai Pejabat Sementara," jelasnya.

Episode tersebut menjadi contoh nyata bagaimana aturan organisasi ditegakkan secara konsisten, sekaligus menunjukkan keseimbangan antara khidmat kepada negara dan kepatuhan pada konstitusi internal. Kini, setelah masa tugas kenegaraan berakhir, hambatan konstitusional itu tidak lagi relevan, sehingga membuka ruang diskusi yang lebih substansial tentang kontribusi ke depan.

Mencari Keseimbangan antara Tradisi dan Pembaruan

Pada akhirnya, diskusi tentang figur kepemimpinan di NU sebaiknya tidak direduksi menjadi kontestasi dukungan yang emosional. Proses ini lebih tepat dipandang sebagai ikhtiar kolektif untuk menemukan sosok yang paling sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar organisasi.

"Prinsip al-muhafazhatu ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik), tetap menjadi pedoman," tuturnya.

Prinsip itu menawarkan jalan tengah yang khas NU: bukan memilih antara tradisi atau modernitas, melainkan merangkul keduanya secara bijak. Kepemimpinan yang mampu berdiri di titik temu itu dengan pijakan keilmuan yang sahih dan pemahaman terhadap tata kelola kontemporer menjadi sangat relevan untuk dipertimbangkan.

Apa pun hasil musyawarah kelak, esensi kepemimpinan di NU tetaplah soal amanah dan keteladanan. Organisasi ini membutuhkan sosok yang mampu merawat kebersamaan, menjaga kesejukan dalam perbedaan, dan memastikan NU tetap menjadi kekuatan moral serta sosial yang menebar kemaslahatan bagi seluruh umat dan bangsa.