Pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin soal mahalnya tiket pesawat Jakarta-Aceh sampai-sampai relawan kesehatan harus lewat Malaysia dulu, ternyata menyentuh urat politik. Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR, tak bisa menutupi rasa prihatinnya. Baginya, ini bukan sekadar soal harga, tapi sebuah anomali yang memalukan.
"Bayangkan, untuk menuju Aceh atau Medan, relawan justru harus 'transit' di Malaysia karena tiketnya lebih murah. Sungguh memprihatinkan," ujar Huda kepada para wartawan, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, fakta ini menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan transportasi udara kita. Padahal, dengan kondisi geografis Indonesia yang kepulauan, seharusnya penerbangan jadi tulang punggung pergerakan ekonomi dan sosial. Ironisnya, bisnis penerbangan dalam negeri justru kalah bersaing.
Huda, yang juga Ketua DPP PKB itu, lantas membeberkan beberapa akar masalah. Pertama, soal pajak. Ia menyebut Indonesia termasuk sedikit negara yang masih mengenakan PPN 11% untuk tiket domestik.
"Ini yang menjelaskan kenapa tiket Jakarta-Medan bisa lebih mahal daripada Jakarta-Kuala Lumpur. Janggal, kan? Rute internasional justru bebas PPN," ucapnya.
Di sisi lain, beban pajak impor suku cadang pesawat juga jadi persoalan serius. Huda menyebut sekitar 70% biaya perawatan pesawat bergantung pada suku cadang impor. Bea masuk yang dikenakan, otomatis mendongkrak biaya operasional maskapai secara signifikan.
Belum lagi soal harga avtur di dalam negeri yang kerap jadi pembahasan lama. Semua faktor ini, jika dirangkai, menggambarkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung maskapai nasional. Akibatnya, ya harga tiket melambung, dan masyarakat bahkan relawan sekalipun harus mencari cara pintas yang tak lazim.
Artikel Terkait
Kejati Jabar Tetapkan Wakil Bupati Indramayu Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD
Bentrokan TNI dan Warga di Lampung Utara Berakhir Damai Lewat Musyawarah Adat
Pengeluaran Jajan Warga Kota Hampir Dua Kali Lipat Desa, Papua Pegunungan Justru Paling Boros
Satgas Damai Cartenz Tangkap Penyalur Senjata untuk KKB di Papua