Takaichi Berancang-ancang Gelar Pemilu Februari, Pasar dan Beijing Waspada

Isu pemilu lebih cepat di Jepang tiba-tiba jadi hangat. Perdana Menteri Sanae Takaichi dikabarkan sedang membuka peluang itu, dengan Februari disebut-sebut sebagai bulan yang mungkin. Wacananya menguat setelah sejumlah media lokal melaporkan adanya pembicaraan serius di internal pemerintah.

Yang menarik, isyarat paling jelas justru datang dari kubu sekutunya sendiri. Hirofumi Yoshimura, pemimpin Partai Inovasi Jepang (Ishin), menyebut pembicaraan dengan Takaichi soal waktu pemilu sudah memasuki "tahap baru". Usai bertemu sang PM Jumat lalu, Yoshimura mengaku tak akan kaget kalau rencana pemilu kilat itu benar-benar terjadi.

Menurut Yomiuri Shimbun, Takaichi sedang mempertimbangkan tanggal 8 atau 15 Februari. Kalau jadi, ini akan jadi ujian elektoral pertamanya sejak naik kursi Oktober lalu. Banyak pengamat menduga, dia ingin mengubah popularitasnya yang masih lumayan tinggi jadi mandat politik yang lebih solid. Takaichi, politikus konservatif yang sering dibandingkan dengan Margaret Thatcher, memang cukup berhasil menarik pemilih sayap kanan lewat sikap tegasnya terhadap Cina. Tapi ya, sikap itu juga bikin hubungan dengan Beijing mitra dagang utama jadi makin runyam.

Di depan publik, Takaichi tetap bermain aman. Dalam wawancara dengan NHK pekan lalu, dia enggan mengonfirmasi rencana apa pun. Katanya, fokusnya masih pada anggaran tambahan tahun ini dan pengesahan anggaran tahun depan.

Ketidakpastian Politik dan Resiko Ekonomi

Nah, di sinilah kritik mulai berdatangan. Tetsuo Saito dari partai oposisi Komeito bilang, pemilu Februari berisiko menggagalkan pengesahan anggaran sebelum tahun fiskal berakhir di Maret. Menurutnya, langkah itu berbahaya buat ekonomi Jepang yang lagi rapuh.

Anggaran senilai sekitar US$ 783 miliar yang diajukan Takaichi itu kan rancangan pertamanya sebagai PM. Itu fondasi utama buat agenda belanja besar-besarannya. Gara-gara isu pemilu ini, pasar langsung bereaksi: yen melemah.

Memang, ekonomi Jepang sejauh ini masih tahan terhadap kenaikan tarif AS. Tapi inflasi pangan yang bandel terus bikin konsumsi rumah tangga tertekan. Kalau anggaran gagal disahkan tepat waktu, pemerintah terpaksa pakai anggaran sementara yang artinya realisasi belanja bisa molor.