Drone Misterius di Perbatasan Korea: Klaim, Bantahan, dan Ancaman Diplomatik

Di sisi lain, Presiden Lee Jae Myung langsung turun tangan. Ia memerintahkan dibentuknya tim investigasi gabungan antara militer dan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dengan cepat dan teliti. Ada spekulasi kuat bahwa drone itu mungkin dioperasikan oleh warga sipil. Jika benar, menurut Lee, itu adalah "kejahatan serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan keamanan nasional".

Tapi bagi Kim Yo Jong, status drone itu sepertinya bukan poin penting. "Kami tidak peduli apakah itu drone militer atau sipil," tegasnya. "Itu bukan detail yang ingin kami ketahui."

Baginya, hanya satu fakta yang mutlak: "Yang jelas hanyalah fakta bahwa drone dari Korea Selatan melanggar wilayah udara negara kita." Pernyataannya ditutup dengan cacian keras, menyebut Korea Selatan sebagai "sekelompok preman dan sampah".

Gaya bahasa yang digunakan Kim Yo Jong menarik perhatian para pengamat. Menurut mereka, nada pernyataannya menunjukkan bahwa Pyongyang lebih memilih jalur diplomatik untuk urusan ini, ketimbang konfrontasi militer langsung.

"Pyongyang telah mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat mengubah ini menjadi masalah militer melalui pernyataan Kim," kata Hong Min, analis dari Institut Unifikasi Nasional Korea.

"Namun, tuntutan Kim untuk meminta penjelasan menandakan pergeseran menuju serangan diplomatik dengan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang atas insiden tersebut," jelasnya kepada AFP.

Insiden drone ini muncul di saat yang sensitif. Latar belakangnya adalah persidangan terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang didakwa secara ilegal memerintahkan operasi drone dengan harapan memancing reaksi Pyongyang. Reaksi itu rencananya akan dijadikan dalih untuk upayanya memberlakukan darurat militer, yang akhirnya berujung pada pemakzulannya April tahun lalu. Situasi yang rumit, dan tuduhan baru ini hanya menambah suasana makin runyam di semenanjung yang sudah lama terpecah.