Kapolda Riau Usulkan Koperasi untuk Legalkan Tambang Rakyat di Kuansing

Tambang emas ilegal di Kuansing, Riau, terus jadi persoalan yang meresahkan. Menanggapi hal ini, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan punya pandangan sendiri. Menurutnya, penertiban tak bisa cuma mengandalkan operasi kepolisian semata. Solusi jangka panjangnya justru terletak pada kolaborasi.

"Polda Riau perlu melakukan upaya kolaboratif dengan instansi terkait, terutama Pemerintah Provinsi melalui dinas teknisnya terkait perizinan yang harus diberikan untuk Izin Usaha Pertambangan Rakyat," tegas Herry Heryawan, Jumat (9/1/2026).

Polisi, kata dia, tak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi yang solid dengan Pemprov Riau, khususnya dinas yang mengurusi sumber daya mineral. Izin Usaha Pertambangan Rakyat atau IUPR itu kuncinya.

Di sisi lain, urusan perizinan saja belum cukup. Kapolda juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan Kementerian ATR/BPN dan tentu saja Pemkab Kuansing sendiri. Tujuannya jelas: agar lokasi tambang rakyat nanti selaras dengan rencana tata ruang dan status lahannya jelas. Legalitas ganda, begitu kira-kira.

Yang menarik, pendekatannya ingin pro-rakyat. Masyarakat lokal jangan sampai kehilangan nafkah. Tapi ya, caranya harus diatur, harus sesuai hukum. Nah, untuk mewadahi itu, Herry mendorong sebuah konsep.

"Supaya kegiatan tambang ini bisa legal, harus ada tambang rakyat yang dikelola dengan benar dan mengedepankan koperasi. Koperasinya adalah Koperasi Merah Putih," imbuhnya.

Lewat koperasi, tata kelola diharapkan jadi lebih transparan. Standar keselamatan kerja bisa lebih terjaga, dampak lingkungan lebih mudah diawasi, dan yang paling penting, kesejahteraan bisa dirasakan bersama. Pemerintah pun punya satu pintu untuk pembinaan.

Jenderal bintang dua ini menambahkan, agenda ke depan adalah menggelar rapat koordinasi. Akan dihadiri dinas pertambangan dan semua stakeholder terkait. Mereka akan duduk bersama merumuskan langkah teknis, sekaligus mempercepat regulasi yang dibutuhkan.

Harapannya, pertambangan rakyat yang tertib dan berkelanjutan bisa segera terwujud di Riau. "Ini adalah upaya kolaboratif bersama. Semua stakeholder harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat," pungkas Herry menutup pembicaraan.