"Supaya kegiatan tambang ini bisa legal, harus ada tambang rakyat yang dikelola dengan benar dan mengedepankan koperasi. Koperasinya adalah Koperasi Merah Putih," imbuhnya.
Lewat koperasi, tata kelola diharapkan jadi lebih transparan. Standar keselamatan kerja bisa lebih terjaga, dampak lingkungan lebih mudah diawasi, dan yang paling penting, kesejahteraan bisa dirasakan bersama. Pemerintah pun punya satu pintu untuk pembinaan.
Jenderal bintang dua ini menambahkan, agenda ke depan adalah menggelar rapat koordinasi. Akan dihadiri dinas pertambangan dan semua stakeholder terkait. Mereka akan duduk bersama merumuskan langkah teknis, sekaligus mempercepat regulasi yang dibutuhkan.
Harapannya, pertambangan rakyat yang tertib dan berkelanjutan bisa segera terwujud di Riau. "Ini adalah upaya kolaboratif bersama. Semua stakeholder harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat," pungkas Herry menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Jadwal Imsakiyah Digital 2026 Sudah Rilis, Ini Cara Mengeceknya
Anggaran Aceh Tak Dipangkas, Prabowo Restui Usulan Relaksasi
Taksi Listrik Ngamuk, Hancurkan Restoran Ayam Goreng di Tangerang
Menteri Tito Izinkan Warga Manfaatkan Kayu Hanyut untuk Bangun Kembali Rumah