"Supaya kegiatan tambang ini bisa legal, harus ada tambang rakyat yang dikelola dengan benar dan mengedepankan koperasi. Koperasinya adalah Koperasi Merah Putih," imbuhnya.
Lewat koperasi, tata kelola diharapkan jadi lebih transparan. Standar keselamatan kerja bisa lebih terjaga, dampak lingkungan lebih mudah diawasi, dan yang paling penting, kesejahteraan bisa dirasakan bersama. Pemerintah pun punya satu pintu untuk pembinaan.
Jenderal bintang dua ini menambahkan, agenda ke depan adalah menggelar rapat koordinasi. Akan dihadiri dinas pertambangan dan semua stakeholder terkait. Mereka akan duduk bersama merumuskan langkah teknis, sekaligus mempercepat regulasi yang dibutuhkan.
Harapannya, pertambangan rakyat yang tertib dan berkelanjutan bisa segera terwujud di Riau. "Ini adalah upaya kolaboratif bersama. Semua stakeholder harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat," pungkas Herry menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Bus Transjakarta Tabrak Pengendara Motor di Gunung Sahari, Korban Luka Parah
Normalisasi Sungai Cirarab Ditargetkan Rampung Akhir Maret 2026
Vonis Kasus Korupsi Minyak Rp 285 Triliun Dijadwalkan Kamis Depan
Program Makan Bergizi di Serang Berlanjut, Siswa Terima Paket Bahan Makanan untuk Buka Puasa