Mengurai Jawasentris: Zonasi AHWA untuk NU yang Lebih Indonesia

Nahdlatul Ulama kini menginjak usia seabad lebih. Organisasi sebesar ini, tentu saja, punya tantangan tersendiri. Bukan cuma soal jumlah anggota, tapi juga bagaimana mewujudkan keadilan dalam keterwakilan. Di struktur paling puncak, ada mekanisme krusial bernama Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA). Nah, sampai Muktamar ke-34 di Lampung kemarin, cara memilih sembilan anggotanya masih mengandalkan suara terbanyak murni. Dasarnya usulan dari pengurus wilayah dan cabang, seperti tercantum dalam ART Pasal 40.

Namun begitu, sistem seperti itu punya konsekuensi. Secara alamiah, ia menciptakan bias yang cukup tajam. Konsentrasi cabang NU di Pulau Jawa sangat padat, sehingga wajar jika kemudian suara terbanyak selalu mengarah ke sana. Hasilnya? Komposisi AHWA kerap didominasi ulama Jawa. Fenomena "Jawasentris" ini, kalau dibiarkan terus, bisa mengikis rasa memiliki warga NU di luar Jawa. Padahal, cita-cita luhurnya adalah menjadi organisasi yang benar-benar mencerminkan Indonesia secara utuh.

Memang, sistem suara terbanyak terlihat demokratis di atas kertas. Tapi dalam konteks NU, demokrasi bukan cuma soal angka. Ini tentang distribusi keberkahan dan keadilan representasi. Faktanya, meski jumlah cabang di luar Jawa lebih banyak, nama-nama yang mencuat dan menang tetap dari Jawa. Jaringan pesantren dan alumninya yang kuat sering kali menjadi faktor penentu. Akibatnya, ulama dari daerah lain kesulitan masuk ke dalam sembilan nama AHWA.

Kondisi ini menjadikan Jawa bagai episentrum tunggal kekuasaan, terutama dalam penentuan Rais Aam. Padahal, di pelosok Sumatra, Sulawesi, atau Papua, tidak sedikit ulama dengan kedalaman ilmu dan integritas yang mumpuni. Kearifan lokal yang mereka miliki sungguh berharga. Bayangkan jika AHWA hanya diisi dari satu kawasan, kebijakan besar PBNU ke depan berisiko kehilangan kepekaan terhadap dinamika sosial-keagamaan di wilayah lain.

Maka, untuk mewujudkan "NU Rasa Indonesia", perlu ada perubahan. Amandemen atau setidaknya reinterpretasi teknis terhadap mekanisme pemilihan AHWA harus dipertimbangkan. Salah satu solusi yang dianggap progresif adalah model pemilihan berdasarkan zona geografis. Ini cara untuk memeratakan rasa kepemilikan.

Struktur idealnya kira-kira begini: Sembilan anggota AHWA bisa mewakili seluruh tanah air. Sumatra dapat satu anggota, Kalimantan satu, Bali, NTB, dan NTT satu. Lalu Sulawesi satu, Maluku dan Papua satu. Jawa, karena sejarah dan kontribusinya, bisa dapat dua kursi. Satu kursi khusus untuk keterwakilan pesantren, dan satu lagi untuk Rais Aam demisioner sebagai bentuk keberlanjutan sanad kepemimpinan.

Dalam model zonasi ini, pemilihan dilakukan di tingkat zona masing-masing. Jadi, cabang-cabang di Sulawesi misalnya, memilih satu ulama terbaik mereka untuk duduk di AHWA. Begitu seterusnya. Dengan cara ini, sembilan orang yang duduk di majelis itu benar-benar representasi autentik dari Sabang sampai Merauke.

Rais Syuriah PWNU sebagai Pilar Utama

Lalu, siapa yang layak dicalonkan? Agar kriteria ketat seperti kewarakan, kealiman, dan integritas tetap terjaga, posisi idealnya adalah para Rais Syuriah PWNU di tiap daerah. Mereka adalah pemegang otoritas tertinggi di tingkat wilayah yang paling paham denyut nadi organisasi sekaligus menjaga muruah ulama.

Menempatkan mereka dalam AHWA berdasarkan zona akan memastikan satu hal: keputusan menentukan Rais Aam PBNU diambil oleh orang-orang yang mengerti betul kompleksitas NU di daerahnya sendiri.

Perubahan dari sistem suara terbanyak ke zonasi ini dampaknya akan fundamental. Pertama, soal legitimasi nasional. Rais Aam yang terpilih oleh AHWA lintas zona akan punya legitimasi moral yang lebih kuat di mata seluruh jamaah dari berbagai suku dan budaya.

Di sisi lain, anggota AHWA dari luar Jawa bisa membawa perspektif unik ke dalam forum tertinggi. Misalnya, tantangan dakwah di daerah minoritas atau wilayah perbatasan. Dengan begini, NU tidak cuma mengklaim narasi NKRI, tapi mempraktikkannya langsung dalam struktur pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, Muktamar NU ke depan harus berani melangkah lebih jauh. Mengubah mekanisme pemilihan AHWA dari sekadar hitung-hitungan suara menjadi berbasis zonasi adalah ijtihad organisasi yang mendesak. Di abad kedua ini, NU harus bisa berdiri tegak sebagai tenda besar bagi seluruh ulama Nusantara.

Sebab dengan keterwakilan daerah yang adil, NU bukan lagi sekadar "Nahdlatul Ulama yang berpusat di Jawa". Ia akan benar-benar menjadi "Kebangkitan Ulama Indonesia" untuk dunia. Seperti simbol NU itu sendiri, yang menyatukan bangsa dalam ikatan ukhuwah. Wallahu'alam bishawab.

Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015