Anggota DPR Usulkan Badan Khusus Tangani Banjir Bandang Sumatera

Dari sisi pendanaan, kehadiran badan khusus juga dinilai lebih efektif. Aliran dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya tak lagi tersebar di banyak kementerian.

"Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakkan anggaran pada satu badan khusus," tegas Alex.

Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan memberi kepastian bagi pemerintah daerah dan para penyintas. Negara hadir secara langsung, terencana, dan terukur. Alex mengajukan contoh yang sudah terbukti sukses: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pasca-tsunami dulu.

"BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam penanganan banjir Sumatera ini," harap Ketua PDIP Sumbar itu.

Ia melanjutkan, model BRR itu bahkan meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang diadopsi negara lain. Tak cuma membangun infrastruktur dengan cepat, tapi juga berkontribusi pada penyelesaian konflik di Aceh.

Memang, kerusakan yang harus ditangani sangat luas. Data sementara menunjukkan betapa parahnya dampak bencana ini terhadap fasilitas publik. Secara total, ada 3.188 fasilitas pendidikan yang rusak. Lalu 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan terdampak banjir dan longsor.

Aceh jadi wilayah dengan kerusakan terparah. Di sana, lebih dari 1.300 sekolah rusak, disusul 631 rumah ibadah, dan puluhan fasilitas kesehatan serta jalan. Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga mencatat kerusakan yang signifikan, terutama pada sektor pendidikan dan infrastruktur jalan. Angka-angka ini menggambarkan betapa besarnya pekerjaan rumah yang menanti.