Maraknya aksi teror yang diduga menimpa sejumlah influencer pasca mengkritik penanganan bencana di Sumatera, mendapat sorotan serius dari Menteri HAM, Natalius Pigai. Ia menegaskan, setiap laporan intimidasi harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh lewat jalur hukum yang ada.
"Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,"
tegas Pigai dalam pernyataannya, Jumat lalu.
Di sisi lain, Pigai mengapresiasi kebebasan berpendapat yang digunakan siapa pun, termasuk para influencer. Namun begitu, ia mengingatkan sebuah kecenderungan yang kerap muncul: kritik yang seharusnya konstruktif acap kali berubah jadi serangan personal, baik terhadap individu maupun lembaga.
Bahkan, menurut pengamatannya, tidak mustahil ada oknum yang sengaja memainkan narasi sebagai korban atau playing victim hanya untuk mendongkrak jumlah subscriber dan follower. Alih-alih berdialog sehat, yang terjadi justru gangguan terhadap kehormatan orang lain.
"Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,"
ujarnya lagi.
Karena itulah, Pigai menilai perlu kehati-hatian ekstra. Ruang demokrasi yang terbuka lebar ini jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Ia juga mengingatkan para influencer agar tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai biang keladi, sebab sampai detik ini belum ada pihak yang bisa dipastikan bersalah sebelum penyelidikan hukum selesai.
Masalahnya, kebebasan berpendapat di era digital ini sering dibarengi dengan praktik penggiringan opini yang tidak sehat. Mulai dari serangan ad hominem, manipulasi emosi, generalisasi gegabah, sampai pengaburan sebab-akibat. Pola-pola logical fallacy semacam itu, kata Pigai, harus diwaspadai.
Masyarakat diajak untuk tidak gampang terbawa arus. Bersikap rasional dan objektif dalam mencerna informasi di media sosial adalah kunci.
Lantas, bagaimana dengan penanganan bencana di Sumatera itu sendiri? Pigai menegaskan pemerintah sudah bekerja secara serius, dengan langkah yang sistematis dan terencana. Upayanya berjalan dalam dua tahap utama: tanggap darurat dan pembangunan kembali infrastruktur untuk pemulihan warga.
"Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,"
katanya memberi penekanan.
Sebagai Menteri HAM, Pigai dengan keras menolak segala upaya framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa bukti dan dasar hukum yang sah. Jika memang ada teror, pelakunya pasti bukan negara atau aparat.
Pesan terakhirnya jelas: pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapapun. Tapi, kritik itu harus disampaikan dengan kepala dingin, berdasar fakta, dan punya tanggung jawab bukan cuma untuk mengejar popularitas sesaat.
Artikel Terkait
Kakorlantas Apresiasi Sigapnya Personel Tol Cipularang Bantu Pengemudi Pecah Ban
Festival Pecinan TMII Serbu 50 Ribu Pengunjung Saat Libur Imlek 2026
Serangan Bom dan Baku Tembak di Khyber Pakhtunkhwa Tewaskan 17 Orang
Hilal Ramadan 1447 H Belum Memenuhi Kriteria MABIMS, Sidang Isbat Tunggu Hasil Rukyat