Pajak Kondom China: Upaya Kontroversial Atasi Krisis Kelahiran

Mulai tahun 2026, tepatnya 1 Januari, pemerintah China akan mengenakan pajak penjualan sebesar 13% untuk alat kontrasepsi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendesak untuk mendongkrak angka kelahiran yang terus merosot. Namun begitu, kebijakan ini justru memantik perdebatan sengit di kalangan publik. Banyak yang meragukan efektivitasnya, bahkan khawatir justru memunculkan masalah baru.

Data resmi memang memperlihatkan gambaran yang suram. Populasi China telah menyusut selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, hanya sekitar 9,54 juta bayi yang lahir. Angka itu cuma separuh dari jumlah kelahiran satu dekade lalu, saat aturan satu anak mulai dilonggarkan. Situasi ekonomi yang lesu, ditambah populasi lansia yang membengkak, membuat pemerintah mati-matian mendorong warga mudanya untuk menikah dan punya momongan.

Sebelumnya, pemerintah sempat mencoba memberi subsidi. Ada insentif tunai setara Rp24 juta per anak untuk pasangan. Cara itu sempat menaikkan angka kelahiran. Tapi kini, dengan memberlakukan pajak untuk kondom, pil, dan alat kontrasepsi lain, banyak yang mengernyitkan dahi.

Menurut demografer Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin-Madison, ide menaikkan pajak kondom untuk mempengaruhi tingkat kelahiran adalah "upaya berlebihan dan tidak tepat sasaran".

Ia berpendapat pemerintah sebenarnya bisa memungut pajak dari sumber lain jika tujuannya menutup defisit. Penerimaan PPN saja nyaris menyentuh $1 triliun tahun lalu, menyumbang 40% dari total pemasukan pajak negara.

Di sisi lain, kekhawatiran serius muncul. Bukan cuma soal apakah cara ini bisa bikin orang mau punya anak, tapi juga risiko kehamilan tak diinginkan dan potensi peningkatan penularan HIV. Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies menyebut langkah ini cuma bersifat "simbolis". Ia menilai ini mencerminkan upaya pemerintah yang "tak efektif" dalam mendongkrak fertilitas.

"Saya akan membeli kondom seumur hidup sekarang," begitu canda seorang netizen menanggapi ajakan pedagang untuk menimbun stok sebelum harga naik.

Pengguna media sosial lain dengan sinis menambahkan, "Orang bisa membedakan antara harga kondom dan biaya membesarkan anak."

Kekhawatiran itu punya dasar yang kuat. China dikenal sebagai salah satu negara termahal untuk membesarkan anak. Laporan 2024 dari YuWa Population Research Institute di Beijing menyebutkan, biaya mengasuh seorang anak hingga usia 17 tahun rata-rata mencapai Rp 1,24 miliar. Biaya pendidikan di lingkungan yang super kompetitif, ditambah sulitnya perempuan menyeimbangkan karir dan keluarga, jadi penyebab utamanya. Belum lagi krisis properti yang menggerus tabungan banyak keluarga, menambah rasa tak pasti akan masa depan.

"Saya punya satu anak, dan saya tidak ingin punya lagi," kata Daniel Luo, pria 36 tahun asal Henan.

Dia membandingkannya dengan kenaikan tarif transportasi. "Ketika tarif kereta bawah tanah naik satu atau dua yuan, orang yang biasa naik ya tetap naik. Anda butuh, kan?"

Baginya, kenaikan harga kondom tidak terlalu signifikan. "Sekotak mungkin naik lima sampai dua puluh yuan. Dalam setahun, totalnya cuma beberapa ratus yuan. Masih terjangkau."

Tapi tidak semua sepakat. Rosy Zhao yang tinggal di Xian punya pandangan lain. Menurutnya, kenaikan harga kontrasepsi justru akan paling berdampak pada mahasiswa atau mereka yang secara finansial benar-benar tak siap punya anak. Ini adalah kebijakan "berisiko" yang berpotensi menimbulkan "akibat paling berbahaya".

Dampaknya Bagi Perempuan: Campur Tangan yang Terlalu Jauh?

Pendekatan pemerintah dinilai mulai mengusik ranah privat. Levin memperingatkan, cara-cara seperti ini berisiko memicu perlawanan. Masyarakat bisa merasa negara terlalu jauh ikut campur dalam pilihan hidup mereka yang paling personal.

Belakangan, media melaporkan fenomena yang menguatkan kekhawatiran itu. Perempuan di beberapa provinsi dilaporkan menerima panggilan dari pejabat lokal yang menanyakan siklus menstruasi dan rencana punya anak. Otoritas kesehatan setempat, seperti di Yunnan, berdalih data itu diperlukan untuk mengidentifikasi ibu hamil lebih dini.

"Partai Komunis tidak bisa tidak ikut campur dalam setiap keputusan. Jadi, pada akhirnya, mereka menjadi musuh terbesar bagi masyarakat dalam beberapa hal," tambah Levin.

Para pengamat juga menyoroti kepemimpinan yang didominasi laki-laki, yang dianggap gagal memahami perubahan sosial mendasar. Beban pengasuhan anak yang masih tak proporsional jatuh di pundak perempuan jadi salah satu akar masalah. Negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang juga berjuang dengan masalah serupa, dengan hasil yang belum maksimal.

Lalu, Apa Solusi yang Lebih Tepat?

Sejatinya, pemerintah China juga mencoba berbagai insentif lain. Ada pembebasan pajak untuk layanan penitipan anak, pernikahan, dan perawatan lansia. Beberapa daerah bahkan lebih agresif. Hohhot, kota di utara, menawarkan lebih dari Rp 228 juta untuk pasangan yang punya setidaknya tiga anak. Shenyang memberikan tunjangan bulanan Rp 1,1 juta untuk keluarga dengan anak ketiga yang masih di bawah tiga tahun.

Tapi bagi Daniel Luo, semua itu belum menyentuh inti persoalan. Baginya, pemerintah melewatkan masalah sebenarnya: generasi muda yang semakin teralienasi.

Dia merujuk pada melonjaknya penjualan mainan seks sebagai tanda bahwa "orang-orang hanya memuaskan diri sendiri". Alasannya sederhana sekaligus kompleks: "Berinteraksi dengan orang lain telah menjadi beban yang lebih besar."

Dunia online terasa lebih mudah dan nyaman. "Tekanan itu nyata," ujarnya. "Generasi muda saat ini menghadapi ekspektasi yang jauh lebih tinggi. Memang, secara materi mereka lebih baik, tetapi semua orang hanya lelah."

Jadi, apakah pajak untuk kondom akan mengubah tren ini? Banyak yang meragukannya. Solusinya mungkin tidak sesederhana membuat alat kontrasepsi jadi lebih mahal, tetapi menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi di mana membesarkan anak tidak lagi dirasa sebagai beban yang menguras tenaga, hati, dan dompet.