Pemilu Myanmar: Sandiwara Demokrasi di Tengah Perang Saudara

Namun begitu, realitas di lapangan berbicara lain. Aung San Suu Kyi, simbol perlawanan sipil, masih mendekam di penjara. Partainya yang dulu begitu populer, sudah dibubarkan dan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini.

Kecaman dari Dalam dan Luar Negeri

Tak heran jika gelaran ini langsung menuai kecaman pedas. Para aktivis lokal, diplomat Barat, hingga pejabat PBB serentak menyoroti kejanggalan prosesnya. Daftar pemilih diduga kuat diisi oleh sekutu-sekutu militer, sementara segala bentuk perbedaan pendapat ditekan dengan keras.

Bagi banyak pengamat internasional, ini jelas bukan pemilu yang legitimate.

Di sisi lain, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-junta diprediksi akan menang besar. Kritikus melihatnya hanya sebagai cara untuk 'mencuci' wajah rezim militer menjadi format sipil sekadar penamaan ulang, tanpa perubahan substansial.

Negara dengan sekitar 50 juta penduduk ini masih terbelah oleh konflik. Dan di daerah-daerah yang dikendalikan kelompok pemberontak, pemungutan suara bahkan tidak mungkin dilangsungkan. Situasinya rumit, dan jalan menuju perdamaian masih terasa sangat panjang.