Pemilu Myanmar: Sandiwara Demokrasi di Tengah Perang Saudara

Untuk pertama kalinya dalam lima tahun penuh konflik, Myanmar menggelar pemilihan umum. Tapi jangan dulu berharap banyak. Di mata banyak aktivis HAM, pemilu ini tak lebih dari sandiwara belaka sebuah 'pemilu palsu' yang dirancang untuk mengukuhkan kekuasaan.

Suasana di tempat pemungutan suara pada Senin (29/12/2025) terbilang sangat sepi. Cakupannya amat terbatas. Yang datang kebanyakan warga lanjut usia, sementara generasi muda tampaknya memilih untuk tidak hadir. Sebuah gambaran yang kontras dengan janji kembalinya demokrasi.

Kembalinya Demokrasi? Klaim Junta di Tengah Perang

Junta militer yang berkuasa memang menggembar-gemborkan momen ini. Menurut mereka, ini adalah langkah penting menuju normalitas demokratis, lima tahun setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil dan memicu perang saudara berdarah.

Putaran pertama pemungutan suara yang rencananya terdiri dari tiga putaran dimulai Minggu (28/12/2025) pagi di wilayah-wilayah yang masih dikuasai tentara, seperti Yangon, Mandalay, dan Naypyidaw. Di ibu kota administratif itulah, Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing memberikan suaranya.

"Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil," tegasnya di hadapan para wartawan.

Dia menambahkan, "Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng."

Namun begitu, realitas di lapangan berbicara lain. Aung San Suu Kyi, simbol perlawanan sipil, masih mendekam di penjara. Partainya yang dulu begitu populer, sudah dibubarkan dan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini.

Kecaman dari Dalam dan Luar Negeri

Tak heran jika gelaran ini langsung menuai kecaman pedas. Para aktivis lokal, diplomat Barat, hingga pejabat PBB serentak menyoroti kejanggalan prosesnya. Daftar pemilih diduga kuat diisi oleh sekutu-sekutu militer, sementara segala bentuk perbedaan pendapat ditekan dengan keras.

Bagi banyak pengamat internasional, ini jelas bukan pemilu yang legitimate.

Di sisi lain, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-junta diprediksi akan menang besar. Kritikus melihatnya hanya sebagai cara untuk 'mencuci' wajah rezim militer menjadi format sipil sekadar penamaan ulang, tanpa perubahan substansial.

Negara dengan sekitar 50 juta penduduk ini masih terbelah oleh konflik. Dan di daerah-daerah yang dikendalikan kelompok pemberontak, pemungutan suara bahkan tidak mungkin dilangsungkan. Situasinya rumit, dan jalan menuju perdamaian masih terasa sangat panjang.