Demokrat Ingatkan Sejarah Pilkada Langsung Saat Wacana Perubahan Bergulir

Wacana perubahan sistem pilkada yang kembali mencuat mendapat tanggapan dari Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia menegaskan, isu ini butuh kajian yang sangat mendalam, tak bisa asal diputuskan. Tanggapannya ini muncul menyusul pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang menyebut pilkada langsung tak efektif.

Herman mengaku, tim internal partainya sedang mendalami persoalan ini. "Untuk wacana Pilkada langsung atau lewat DPRD, tim kami sedang mendalami dan mengkajinya," ujarnya kepada wartawan, Kamis lalu.

Menurutnya, suara rakyat harus jadi pertimbangan utama. "Idealnya kami harus bertanya kepada rakyat melalui survey terkait dengan pilihan ini, sebagaimana yang pernah kami lakukan pada tahun 2014," tambah Herman.

Ia lalu mengingatkan sebuah episode penting. Dulu, rapat paripurna DPR sempat memutuskan pilkada oleh DPRD. Tapi reaksi masyarakat waktu itu luar biasa masif.

"Atas kehendak rakyat itulah presiden mengeluarkan peraturan pengganti UU yang mengembalikan pilkada secara langsung," kenangnya.

Di sisi lain, Herman menekankan bahwa saat ini Demokrat belum fokus membahas politik. Situasi bangsa, kata dia, sedang memprihatinkan. Bencana alam di beberapa daerah membuat partainya lebih memilih berkonsentrasi pada hal itu.

"Saat ini kami belum berbicara masalah politik, karena memahami situasi dan kondisi masyarakat banyak yang sedang terkena bencana alam, dan tentu membutuhkan bantuan dan kebersamaan," jelasnya.

Meski begitu, ia menggarisbawahi amanat konstitusi. Pasal 18 UUD 1945 jelas menyebut kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Mekanismenya sendiri diatur lebih lanjut lewat undang-undang.

"Tentu idelanya dipilih rakyat secara langsung. Namun jika ada pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan rasional, tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan dalam tata cara pemilihan kepala daerah," tutur Herman, membuka ruang diskusi.

Pernyataan Herman ini tak lepas dari gagasan yang dilontarkan Cak Imin sebelumnya. Ketum PKB itu mendukung perubahan sistem pemilu. Gagasannya, Gubernur ditunjuk Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh anggota DPRD setempat.

Cak Imin bahkan mengklaim semua partai di parlemen sepaham bahwa pilkada langsung kurang efektif dan produktif.

"Perbaikan sistem, ya alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif," kata Cak Imin di Surabaya, Jumat (19/12).

Ia menegaskan komitmen partainya untuk mengevaluasi sistem yang ada. "Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, akan kita evaluasi," tegasnya.

Jadi, wacana ini masih akan panjang. Di satu sisi ada desakan evaluasi dari beberapa pihak, di sisi lain ada memori sejarah dan pertimbangan suara rakyat yang harus didengarkan.