Pramono Anung Umumkan UMP DKI 2026 Sore Ini, Siapkan Insentif Tambahan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bakal mengumumkan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 hari ini. Pengumuman resmi ini rencananya disampaikan sore nanti.

Menurut jadwal yang beredar, sekitar pukul tiga seperempat siang WIB, Pramono akan jumpa pers. Tempatnya ya di Balaikota DKI Jakarta. Informasi ini sudah dikonfirmasi dari sejumlah sumber.

Sebenarnya, sehari sebelumnya Pramono sudah memberi kode. Ia bilang keputusan soal UMP Jakarta sudah ditandatangani dan siap diumumkan. Tinggal menunggu waktu saja, persis sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

Prosesnya sendiri nggak instan. Dewan Pengupahan DKI disebutkan sudah rapat berkali-kali. Pembahasan alot sampai akhirnya rekomendasi finalnya diserahkan ke meja gubernur untuk diputuskan.

"Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali. Dan rekomendasi sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang mempersiapkan Keputusan Gubernur," kata Pramono.

Ia menegaskan, soal angka UMP 2026 ini sudah final. "Yang jelas sudah putus," ujarnya. Tapi ya, semua pihak diminta bersabar menunggu pengumuman resmi besaran angkanya.

"Mudah-mudahan sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok (hari ini -red) sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Tapi yang jelas sudah putus," tegasnya lagi.

Di sisi lain, Pramono menegaskan komitmennya untuk taat aturan. Acuan utama tetap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Itu yang jadi pedoman.

"Yang jelas bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP Nomor 51. Sehingga dengan demikian itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan," pungkasnya.

Nah, terkait aspirasi buruh yang kerap mempertanyakan besaran UMP, Pemprov punya catatan. Mereka menyelipkan sejumlah insentif dalam Kepgub tersebut. Jadi selain upah pokok, ada juga bantuan untuk urusan transportasi, pangan, dan kesehatan.

"Di dalam keputusan gubernur, kami juga menyampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan pangan, dan berkaitan dengan kesehatan. Kami cantumkan dalam keputusan gubernur," jelas Pramono menutup pembicaraan.