Normalisasi Jam’iyah NU di Era KH. Zulfa Mustofa

Oleh: Ayik Heriansyah (Aktivis NU)

Dinamika internal yang cukup tajam akhirnya menemukan titik terang. Pada 9 Desember 2025, dalam rapat pleno, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan KH. Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum. Penunjukan ini, bagi banyak kalangan, adalah titik balik penting. Ia diharapkan bisa menormalkan kehidupan jam’iyah NU yang sempat terguncang oleh berbagai ketegangan.

Nama KH. Zulfa Mustofa sebenarnya bukan hal baru. Ia berasal dari keluarga ulama Betawi, keponakan KH. Ma’ruf Amin, dengan garis keturunan yang bersambung hingga Syekh Nawawi al-Bantani. Latar belakangnya kuat di dunia pesantren, khususnya di Kajen Pati di bawah asuhan K.H. Sahal Mahfudz. Tak cuma itu, pengabdiannya di majelis taklim membuatnya dikenal sebagai sosok ulama akar rumput yang otentik. Ia paham betul denyut nadi kehidupan umat.

Dalam pidato pertamanya, tekadnya jelas.

“Saya tidak ingin menjadi bagian dari konflik masa lalu. Saya ingin menjadi solusi bagi jam’iyah ini demi masa depan,” ujarnya.

Dua tugas utama ditegaskannya: menormalkan roda organisasi dan mengantar Muktamar ke-35 berjalan damai dan tertib. Intinya, tidak memperpanjang ketegangan yang ada.

Pernyataan itu tentu membawa angin segar. Beberapa tahun belakangan, PBNU dihadapkan pada polarisasi yang tajam. Mulai dari friksi internal kepengurusan, isu rangkap jabatan, hingga polemik eksternal yang melibatkan nama-nama besar. Situasi ini bikin khawatir. Khawatir khittah NU sebagai jam’iyah diniyah bakal tergerus.

Di sinilah kepemimpinan KH. Zulfa diharapkan jadi jembatan transisi. Sosoknya tak terasosiasi kuat dengan faksi mana pun. Posisinya netral dan strategis. Bukan “pemain lama” dalam konflik elite, melainkan lebih seperti “penjaga adab” yang lahir dari tradisi pesantren. Modal itu penting untuk meredakan panasnya situasi dan membangun kembali kepercayaan yang sempat retak.

Upaya normalisasi ini penting, dan bukan cuma untuk kalangan atas PBNU. Jutaan warga NU di akar rumput juga merasakan dampaknya. Bayangkan, ketika elit sibuk berseteru, jam’iyah bisa kehilangan arah. Pelayanan keumatan dan penguatan dakwah pun jadi terbengkalai. Maka, stabilitas struktural harus segera dipulihkan. Agar NU kembali hadir sebagai pelayan umat, bukan sekadar arena perdebatan.

Pada dasarnya, NU tidak lahir untuk jadi kendaraan kekuasaan. Ia adalah jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Tugas utamanya membimbing umat. Karena itu, pekerjaan besar menanti KH. Zulfa: memulihkan NU ke jalur khidmah, menjauhkannya dari tarik-menarik kepentingan pragmatis, dan menghidupkan lagi semangat pengabdian yang jadi ruhnya.

Latar belakang pesantren dan konsistensi jalur dakwahnya menempatkannya pada posisi unik. Ia punya peluang untuk mengembalikan marwah organisasi. Semangat para pendiri NU yang menyatukan keilmuan, keteladanan, dan keikhlasan sepertinya diwarisinya. Kepemimpinannya mencerminkan nilai-nilai tradisional, tapi dengan pendekatan yang moderat dan inklusif.

Masa transisi ini bisa jadi momen pemulihan besar. Tapi syaratnya, amanah ini dijalankan secara istiqamah dan inklusif. Sebaliknya, jika terseret dalam konflik lama, peluang emas itu bisa lenyap begitu saja. Konsistensi dan keterbukaan adalah kuncinya.

Kini, semua mata tertuju ke PBNU. Tapi sejujurnya, masa depan NU tak cuma ditentukan oleh mereka yang di atas. Kehendak seluruh warganya jauh lebih penting: apakah ingin kembali ke jalan khidmah, atau malah terjebak lagi dalam siklus perebutan posisi. KH. Zulfa sudah memulai langkah pertama. Sekarang, waktunya jam’iyah NU bersatu kembali dalam semangat pengabdian dan persaudaraan.

Dengan segala tantangan dan harapan yang menyertainya, normalisasi jam’iyah NU ini bukan cuma agenda struktural belaka. Ini adalah panggilan moral. Di tangan KH. Zulfa Mustofa, NU diharapkan kembali menjadi mercusuar keislaman yang teduh, membumi, dan berpihak pada umat. Sebuah perjalanan baru saja dimulai, menuju Muktamar mendatang. (")