Mendes Pacu Ekspor Kopi Bajawa, Targetkan Ekonomi Timur Melejit

Di Vasa Hotel Surabaya, Minggu lalu, suasana workshop terasa cukup hangat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, secara resmi membuka acara evaluasi nasional untuk Program TEKAD. Workshop ini jadi momen penting untuk mengecek napas program jangka panjang yang digagas sejak 2020 itu.

Yandri punya target yang jelas. Ia ingin ekonomi Indonesia Timur melesat, sehingga jarak kesenjangan dengan wilayah lain bisa menyempit. Caranya? Salah satunya lewat Program Teknologi Kampung Terpadu atau TEKAD, yang akan berjalan hingga akhir 2026 nanti.

"Kita menargetkan dari Program TEKAD ini ada peningkatan ekonomi baik skalanya rumah tangga atau perusahaan seperti BUMDesa,"

Ucap Yandri dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Nah, salah satu yang sedang dipacu dalam waktu dekat adalah produksi Kopi Bajawa asal Ngada, NTT. Ekspornya rencananya bakal digenjot. Dari yang sebelumnya 5 ton, ditargetkan bisa melonjak jadi 10 ton untuk merambah pasar internasional. Itu angka yang cukup signifikan.

Namun begitu, pendekatannya tidak seragam. Menurut Yandri, kunci utamanya justru terletak pada keunikan setiap daerah.

"Inti pokoknya kita tidak menyeragamkan semua desa satu produk enggak. Tapi kita utamakan sesuai potensi desa itu menjadi keunggulan mereka,"

tegasnya.

Maksudnya, arah gerak pertumbuhan ekonomi di desa-desa sasaran benar-benar ditentukan oleh potensi lokal. Entah itu wisata alam yang memukau, atau hasil bumi yang melimpah. Prinsip ini berulang kali ditegaskan Mendes di berbagai kesempatan.

Program TEKAD sendiri menyasar wilayah-wilayah di sembilan provinsi: NTT, Maluku, Maluku Utara, plus enam provinsi di Papua. Kerja untuk memajukan daerah-daerah ini tidak dilakukan sendirian oleh Kemendes PDT. Mereka berkolaborasi dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), didampingi fasilitator TEKAD dan tentu saja, masyarakat setempat sebagai pelaku utama.

Bantuan yang mengalir pun beragam. Ada demplot di 366 desa dan kampung, masing-masing senilai Rp 100 juta. Lalu, Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) dibangun di 50 BUMDesa dengan total anggaran Rp 20 miliar. Tidak ketinggalan, investment fund untuk 18 BUMDesa dengan bantuan Rp 350 juta per BUMDesa, plus berbagai pelatihan yang disepakati bersama pemerintah dan IFAD.

Keberhasilan program semacam ini, tentu saja, bergantung pada evaluasi rutin. Workshop di Surabaya itu dihadiri oleh Dirjen PEI Tabrani dan Kepala BPSDM Agustomi Masik. Sebelumnya, sudah digelar sidang pleno yang mengupas capaian kinerja, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi desa dan kemitraan. Pembahasan juga menyentuh tata kelola organisasi, inovasi, serta pembelajaran untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.

Semua itu dilakukan agar target pertumbuhan ekonomi di Timur Indonesia bukan sekadar wacana, tapi benar-benar terwujud di tingkat tapak.