Arab Saudi Kecam Pengesahan 19 Permukiman Israel di Tepi Barat

Arab Saudi tak tinggal diam. Pemerintahnya secara tegas mengutuk persetujuan Israel untuk membangun belasan permukiman baru di Tepi Barat. Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran nyata.

Lewat Kementerian Luar Negeri, Kerajaan Saudi menyampaikan kecamannya. Pernyataan resmi yang dikutip dari Al Arabiya pada Rabu (17/12/2025) itu jelas bunyinya.

"Kerajaan mengutuk persetujuan otoritas pendudukan Israel atas pembangunan 19 permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang melanggar resolusi PBB yang terkait,"

Tak hanya mengkritik, Riyadh juga mendesak. Mereka meminta komunitas internasional untuk segera bertindak dan memikul tanggung jawab menghentikan pelanggaran ini.

Keputusan Israel sendiri sebenarnya sudah berjalan pekan lalu. Kabinet mereka memutuskan untuk memberikan status hukum kepada 19 permukiman itu. Dua di antaranya bahkan sempat dikosongkan dua dekade lalu. Menurut laporan media Israel, langkah ini bertujuan untuk stabilitas keamanan dan perekonomian negara.

Di balik kebijakan kontroversial ini ada dua nama: Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan dari sayap kanan, dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Mereka yang mengusulkan pengesahan tersebut.

Nah, posisi dunia internasional soal permukiman ini sudah jelas. Mayoritas negara besar menganggapnya ilegal. Tanah yang direbut Israel dalam perang 1967 itu tak boleh dibangun secara semena-mena. Seruan untuk berhenti sudah berkali-kali disampaikan lewat resolusi Dewan Keamanan PBB.

Tapi Israel punya argumen sendiri. Mereka membantah klaim pelanggaran itu. Bagi pemerintah Israel, ikatan mereka dengan tanah tersebut adalah soal sejarah dan keyakinan religius yang mendalam.

Faktanya, pembangunan permukiman baik yang resmi maupun yang liar justru makin masif di bawah pemerintahan koalisi sayap kanan saat ini. Imbasnya, wilayah Tepi Barat jadi terpecah-belah. Kota-kota Palestina terisolasi satu sama lain.

Menariknya, dari 19 permukiman yang disahkan itu, dua di antaranya punya cerita lama. Itu adalah permukiman yang ditinggalkan Israel pada 2005 silam. Saat itu, di era Perdana Menteri Ariel Sharon, rencana penarikan diri lebih difokuskan ke Gaza. Dua dekade kemudian, mereka kembali mendapatkan lampu hijau.