Pertemuan berlangsung cukup lama, hampir tiga jam. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto membuka ruang diskusi dan mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah se-Papua. Suasana digambarkan serius, tapi tetap santai. Dan dari pembicaraan panjang itu, muncul satu usulan yang menarik perhatian: wacana pembentukan provinsi baru di bumi Cendrawasih.
Velix Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua, yang hadir dalam pertemuan itu membeberkan sejumlah poin kunci. Menurutnya, dialog berjalan sangat berbobot.
Poin pertama yang ditekankan Presiden adalah soal Rencana Induk Pembangunan Papua atau RIPP. Dokumen ini, kata Prabowo, harus jadi fondasi nyata, bukan sekadar panduan di atas kertas. Ia meminta agar grand design dari Bappenas itu dijabarkan menjadi agenda strategis yang terukur, lengkap dengan target waktu dan alokasi dananya dari tahun 2026 hingga 2029.
Selain dana Otsus, ada investasi besar lain yang mengalir ke Papua. Angkanya tidak main-main, hampir mencapai Rp 60 triliun. Namun, Presiden punya catatan penting. Besarnya anggaran itu harus benar-benar sebanding dengan dampaknya bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Velix menegaskan komitenya akan memastikan dana segitu besar itu tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil.
Artikel Terkait
Bangkok Beri Syarat: Kamboja Harus Lebih Dulu Teken Gencatan Senjata
Kepala SPPG Turun ke Kelas, Gizi Tak Cuma di Piring tapi Juga di Papan Tulis
Gus Ipul Nyanyikan Salawat Bersama Anak-anak Korban Longsor Pidie Jaya
Indonesia Gagal Dapatkan Dukungan Global untuk Resolusi Karst di Sidang PBB