Pertemuan berlangsung cukup lama, hampir tiga jam. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto membuka ruang diskusi dan mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah se-Papua. Suasana digambarkan serius, tapi tetap santai. Dan dari pembicaraan panjang itu, muncul satu usulan yang menarik perhatian: wacana pembentukan provinsi baru di bumi Cendrawasih.
Velix Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua, yang hadir dalam pertemuan itu membeberkan sejumlah poin kunci. Menurutnya, dialog berjalan sangat berbobot.
Poin pertama yang ditekankan Presiden adalah soal Rencana Induk Pembangunan Papua atau RIPP. Dokumen ini, kata Prabowo, harus jadi fondasi nyata, bukan sekadar panduan di atas kertas. Ia meminta agar grand design dari Bappenas itu dijabarkan menjadi agenda strategis yang terukur, lengkap dengan target waktu dan alokasi dananya dari tahun 2026 hingga 2029.
Selain dana Otsus, ada investasi besar lain yang mengalir ke Papua. Angkanya tidak main-main, hampir mencapai Rp 60 triliun. Namun, Presiden punya catatan penting. Besarnya anggaran itu harus benar-benar sebanding dengan dampaknya bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Velix menegaskan komitenya akan memastikan dana segitu besar itu tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil.
Artikel Terkait
Guncangan di OJK: Empat Pucuk Pimpinan Serentak Mengundurkan Diri
Anggota DPR Tegaskan: Tak Ada Campur Tangan BUMN dalam Penggantian Pimpinan OJK dan BEI
Polisi Coba Pendekatan Religi untuk Atasi Pemotor Lawan Arah di Lebak Bulus
Prasetyo Hadi Bantah Ada Tokoh Oposisi dalam Pertemuan Tertutup Prabowo