Prabowo Buka Ruang, Usulan Provinsi Baru di Papua Mengemuka

Pertemuan berlangsung cukup lama, hampir tiga jam. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto membuka ruang diskusi dan mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah se-Papua. Suasana digambarkan serius, tapi tetap santai. Dan dari pembicaraan panjang itu, muncul satu usulan yang menarik perhatian: wacana pembentukan provinsi baru di bumi Cendrawasih.

Velix Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua, yang hadir dalam pertemuan itu membeberkan sejumlah poin kunci. Menurutnya, dialog berjalan sangat berbobot.

"Sebagaimana tadi Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan, begitu banyak dialog, percakapan yang sangat berbobot, menarik, tetapi suasananya juga serius tapi santai," kata Velix.

Poin pertama yang ditekankan Presiden adalah soal Rencana Induk Pembangunan Papua atau RIPP. Dokumen ini, kata Prabowo, harus jadi fondasi nyata, bukan sekadar panduan di atas kertas. Ia meminta agar grand design dari Bappenas itu dijabarkan menjadi agenda strategis yang terukur, lengkap dengan target waktu dan alokasi dananya dari tahun 2026 hingga 2029.

"Bapak Presiden sampaikan bahwa Rencana Induk Pembangunan Papua, Grand Design yang telah disusun oleh Bappenas ini coba kita petakan kembali agenda-agenda strategis, quick wins dari Bapak Presiden, kemudian beberapa program prioritas dari berbagai kementerian," ujar Velix.

Selain dana Otsus, ada investasi besar lain yang mengalir ke Papua. Angkanya tidak main-main, hampir mencapai Rp 60 triliun. Namun, Presiden punya catatan penting. Besarnya anggaran itu harus benar-benar sebanding dengan dampaknya bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Velix menegaskan komitenya akan memastikan dana segitu besar itu tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil.

Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti soal regulasi. Birokrasi yang berbelit sering jadi hambatan. Karena itu, ia mendorong penataan regulasi yang lebih fleksibel. Tujuannya jelas: memecahkan kebuntuan, baik dalam perencanaan Amdal, kepegawaian, anggaran, hingga pemanfaatan sumber daya alam. Fleksibilitas diharapkan bisa mengatasi hambatan teknis di lapangan dengan lebih cepat.

"Bapak Presiden menekankan tentang penataan regulasi. Regulasi yang lebih fleksibel, yang dapat bisa memecahkan bottleneck yang ada," ujarnya.

Nah, dalam pembahasan penguatan kelembagaan inilah wacana pemekaran muncul ke permukaan. Aspirasi itu datang dari para bupati, khususnya dari kawasan Saireri di pesisir utara. Mereka mengusulkan pembentukan provinsi baru yang berbasis pada wilayah dan kebudayaan Saireri.

"Tapi juga dalam konteks kelembagaan ini, izin Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan," ucap Velix.

Terakhir, dan ini jadi pilar utama, adalah soal penguatan sumber daya manusia. Perhatian Presiden tertuju pada dua sektor vital: pendidikan dan kesehatan. Ada program sekolah rakyat, penanganan khusus untuk ratusan ribu anak yang belum bersekolah, hingga pembangunan sekolah dan rumah sakit unggulan di berbagai daerah, termasuk di empat Daerah Otonom Baru.

"Dan yang terakhir adalah kerangka sumber daya manusia. Karena ini menjadi penting sekali... berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan," pungkas Velix.

Pertemuan tiga jam itu akhirnya berakhir. Banyak hal dibahas, dari yang bersifat teknis hingga wacana besar pemekaran wilayah. Sekarang, tinggal menunggu langkah konkret selanjutnya.