Bencana Sumatera 2025: Ketika Status Nasional Dihalangi Politik Ekstraktif

Lalu, kenapa status 'bencana nasional' begitu sulit ditetapkan? Padahal, status itu bisa membuka keran sumber daya besar, dana khusus, dan percepatan bantuan.

Melihatnya dari kacamata Kelman, ada beberapa hal. Pertama, status nasional bakal membuka "tabir" tanggung jawab struktural. Publik akan menuntut investigasi mendalam, yang berpotensi menyingkap deforestasi, pelanggaran izin, dan aliran dana oligarki. Tanpa status itu, narasi "bencana alam" tetap aman.

Kedua, untuk menghindari sorotan dan tekanan aktor internasional. Bantuan luar negeri biasanya membawa standar transparansi dan audit ketat. Hal ini bisa membongkar praktik buruk pengelolaan lahan yang selama ini dilindungi elit.

Ketiga, soal menjaga stabilitas rezim. Pengakuan bencana nasional bisa dianggap sebagai pengakuan kegagalan negara. Di tengah situasi politik yang sensitif, pemerintah mungkin ingin menghindari citra itu.

Keempat, ini tentang politik anggaran. Penundaan status memungkinkan pemerintah daerah dan jaringan oligarki lokal tetap bermain dalam proyek pemulihan. Inilah yang disebut Kelman sebagai 'disaster politics', di mana bencana jadi arena perebutan sumber daya baru.

Cermin Retak Sebuah Negara

Pada akhirnya, tragedi Sumatra 2025 ini adalah pertemuan sempurna antara kerusakan ekologis, kegagalan tata ruang, dan kalkulasi politik yang dingin. Kelman bilang, bencana adalah ujian bagi negara. Ujian bagaimana negara mengelola risiko dan kekuasaan.

Dalam ujian kali ini, negara tampak memilih untuk melindungi stabilitas politik dan kepentingan ekonomi tertentu. Daripada melakukan koreksi besar atas tata kelola lahan yang jelas-jelas bermasalah.

Banjir bandang dan longsor itu adalah alarm keras. Ia menunjukkan bagaimana jarak antara penguasa dan warga biasa bisa menjelma jadi jurang yang menelan rumah dan nyawa. Selama struktur dikuasai oligarki ekstraktif, tragedi semacam ini bukan yang terakhir.

Pelajaran dari Kelman jelas: bencana adalah hasil politik. Kerentanan dibangun lewat izin dan konsesi. Narasi bencana bisa jadi alat kontrol. Dan penolakan memberi status nasional? Itu bukan sekadar keputusan administratif. Itu adalah keputusan geopolitik yang sarat dengan pertimbangan kekuasaan.

Pertanyaannya sekarang: maukah kita terus hidup di negara yang hanya bertindak setelah bencana datang? Atau kita membangun negara yang mampu menutup pintu bencana itu, jauh sebelum hujan pertama turun?

Aji Cahyono. Pemerhati Isu Geopolitik Indonesia; Founder & Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence.