Korupsi Menggerogoti Transisi Energi, Target Net Zero Terancam

Lalu, Apa yang Bisa Dilakukan?

Pertanyaan besarnya sekarang: bagaimana cara melawannya? Todung Mulya Lubis pernah menulis soal ini. Dalam tulisannya "Peta Korupsi: Jalan Berlubang di Mana-mana" di Majalah Prisma (2018), ia bilang jantung pemberantasan korupsi bukan pada tindakan represif. Bukan cuma soal menyidik atau menghukum. Tapi justru pada tata kelola atau governance.

Lantas, bagaimana membangun tata kelola transisi energi yang baik? Satgas Energi dan SDA dari KPK, dalam sebuah diskusi pertengahan November, memetakan setidaknya lima karakteristik risiko korupsi.

Pertama, investasi yang besar berisiko menarik para pencari rente jika akuntabilitasnya jeblok. Kedua, tuntutan akselerasi sering bikin kebijakan jadi ceroboh dan minim transparansi. Ketiga, rawan diskresi dan pengecualian dalam perizinan yang menguntungkan pihak tertentu.

Keempat, perubahan kebijakan yang terlalu cepat malah bikin regulasi tidak pasti dan persaingan tidak sehat. Dan kelima, risiko political capture dan konflik kepentingan yang selalu mengintai.

Dari studi itu, KPK melihat sejumlah titik rawan. Misalnya desain kebijakan yang lemah, perencanaan proyek yang amburadul, dan kelembagaan yang tumpang-tindih. Belum lagi risiko konflik kepentingan di level proyek, program yang tidak akuntabel buat BUMN pelaksana, sampai pengaturan harga EBT yang gelap.

Dari semua uraian tadi, kesimpulannya sebenarnya jelas. Tata kelola adalah kunci segalanya. Memang tidak mudah, bukan perkara instan. Tapi membangun tata kelola yang baik bukanlah hal mustahil.

Buat saya pribadi, tata kelola yang baik harus bisa menjamin transisi energi yang berkeadilan. Artinya, prosesnya harus adil, transparan, akuntabel, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata.

Sebagai penutup, saya ingat pernyataan Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam sebuah diskusi baru-baru ini.

Pernyataan itu menggigit, dan benar adanya. Mari kita awal transisi energi ini dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saja, mari kita lawan korupsi tanpa kompromi.

Ariyansah NK. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. PWYP Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil yang mendorong perbaikan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam (SDA).