Mekeng Tegaskan: Anggaran Pendidikan 754 Triliun Harus Sampai ke Sekolah yang Layak

Di sebuah ruang kelas di SMP Negeri 1 Kewapante, Sikka, Melchias Markus Mekeng berbicara dengan nada tegas. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI itu tak main-main soal satu hal: pendidikan. Menurutnya, ini adalah kunci kemajuan bangsa yang mutlak, sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

"Kalau bangsanya cerdas, negaranya pasti maju. Itu tidak bisa ditawar," tegas Mekeng, Sabtu lalu.

Pernyataannya itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Bagi Mekeng, cerita sukses negara tetangga menjadi bukti nyata. Malaysia, contohnya, dulu pernah belajar dari Indonesia. Kini, mereka berhasil membangun generasi terdidik yang mendorong kemajuan.

Timor Leste pun melakukan hal serupa. Banyak putra-putri terbaiknya dikirim ke luar negeri.

"Mereka belajar ke London, Amerika, dan negara lain. Tujuannya satu, menimba ilmu. Pada waktunya, mereka akan kembali membangun bangsanya," ujarnya.

Ia lantas membandingkan dengan pembangunan fisik. Membangun gedung megah itu mudah, tapi tanpa pondasi SDM yang kuat, hasilnya tak akan langgeng. Bangunan bisa lapuk dan rusak. Namun, pendidikan yang maju justru melahirkan manusia-manusia unggul yang mampu memperbaiki segalanya, bahkan membangun kembali dari nol.

Karena itulah, anggaran untuk sektor ini harus jadi prioritas. Mekeng mengingatkan amanat konstitusi dalam Pasal 31 UUD 1945, yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen dari APBN dan APBD.

"Bukan hanya APBN, tapi APBD juga. Legislator dan pemerintah daerah harus berani memperjuangkan anggaran pendidikan," katanya.

Untuk tahun 2026, anggaran pendidikan nasional disebutkan mencapai angka fantastis, sekitar Rp 754 triliun. Sebagian akan dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis, sisanya tentu untuk jenjang pendidikan dasar hingga tinggi, termasuk beasiswa.

Namun begitu, angka besar di atas kertas tak serta-merta menyelesaikan masalah di lapangan. Mekeng menyoroti langsung kondisi memprihatinkan sejumlah sekolah di Sikka. Banyak yang rusak, sanitasi terbatas, dan dinilai tak layak.

"Saya tidak mau lagi melihat sekolah yang sudah lapuk dan tidak layak. Pendidikan harus kita perbaiki," tegasnya dengan nada prihatin.

Di sisi lain, ia punya harapan besar. Suatu hari nanti, anak-anak dari Flores, dari Maumere dan sekitarnya, bisa saja menjadi pemimpin nasional. Bahkan Presiden.

"Itu bukan sesuatu yang mustahil. Sistem politik kita sudah terbuka. Kalau anak-anak kita pintar dan didukung pendidikan yang baik, kenapa tidak?" ujarnya memantik semangat.

Tapi ia juga realistis. Anggaran dari pusat dan daerah seringkali terbatas. Karena itu, ia mendorong sebuah terobosan bernama Undang-Undang Obligasi Daerah. Mekanisme ini memungkinkan daerah menghimpun dana pembangunan langsung dari masyarakat, dengan pengawasan ketat untuk transparansi.

"Obligasi daerah ini mencegah korupsi karena pembukuannya diawasi. Banyak negara maju membangun daerahnya dengan cara ini," jelas Mekeng.

Acara sosialisasi itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat setempat. Mulai dari Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Sekda, hingga perwakilan DPRD provinsi dan kabupaten. Kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua siswa juga hadir menyimak.

Di akhir paparannya, Mekeng kembali menyentuh hati para pelajar. Pesannya sederhana namun mendalam: bermimpilah setinggi langit.

"Harus punya mimpi. Bermimpilah jadi bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden. Semua itu bisa terjadi kalau kita sekolah dengan baik," pungkasnya. Sebuah penutup yang menggambarkan keyakinannya, bahwa semua berawal dari ruang kelas yang layak.