Pigai: Indonesia Bidik Kursi Presiden Dewan HAM PBB

Di Tennis Indoor Senayan yang ramai, Rabu (10/12) lalu, semangat peringatan Hari HAM Sedunia terasa begitu hidup. Ribuan orang hadir, dari aktivis hingga pelajar, menyimak pidato Menteri HAM Natalius Pigai. Momentum peringatan yang ke-77 ini ternyata bukan sekadar seremoni belaka. Indonesia, lewat pernyataan Pigai, punya ambisi besar: merebut posisi Presiden Dewan HAM PBB.

“Kami tidak tanggung-tanggung. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB,” tegas Pigai di hadapan peserta.

Ungkapan itu sekaligus menandai sebuah langkah strategis. Bagi pemerintah, ini adalah bagian dari jalan panjang menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Tema acara pun sejalan dengan hal itu: ‘Penguatan Fondasi Pembangunan HAM Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’.

Pigai meyakini, hak asasi manusia adalah aset tak berwujud paling berharga yang kita miliki. Namun, urusan HAM bukan cuma tugas pemerintah semata. Ia menekankan, butuh kolaborasi nyata dari semua pihak; masyarakat sipil, tokoh agama, media, sampai setiap individu di lapisan paling bawah.

“Kalau kita memikul tugas ini bersama, Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang unggul dalam peradaban HAM,” ujarnya.

Lalu, bagaimana cara merebut posisi puncak di Dewan HAM PBB itu? Rupanya, upaya diplomasi sudah digenjot sejak awal tahun 2025. Pigai menyebut, langkah-langkah pendekatan melalui pertemuan bilateral dan kunjungan ke negara sahabat telah dilakukan, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Bappenas. Mereka juga melibatkan sosok diplomat senior, Profesor Makarim Wibisono, yang bukan orang baru di kursi Presiden Dewan HAM PBB.

Menurut Pigai, memimpin dewan tersebut akan membuka peluang besar. Indonesia bisa mendorong lahirnya konvensi-konvensi HAM baru yang belum pernah ada dalam sistem internasional. Misalnya, terkait korupsi, lingkungan hidup, atau bahkan proses pemilu.

“Banyak konvensi yang kita bisa hasilkan. Ini kesempatan untuk mengubah tatanan dunia,” paparnya penuh keyakinan.

Di sisi lain, pidato itu tak melupakan realitas di dalam negeri. Pigai menyampaikan empatinya untuk warga Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana. Solidaritas, katanya, adalah kunci untuk meringankan beban sesama.

“Tidak boleh ada anak bangsa yang menderita sendirian. Berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing,” tegasnya lagi.

Ia juga memaparkan semacam peta jalan menuju 2045. Lima tahun pertama fokus pada pemulihan, lalu akselerasi, kemudian memengaruhi kawasan, dan akhirnya tampil sebagai pemimpin global. Namun, semua itu harus berjalan dalam koridor yang benar.

“Jangan takut dan jangan pernah mundur memperjuangkan hak asasi manusia,” pesannya, “tetapi harus sesuai konsep dan aturan bernegara.”

Di penghujung acara, Pigai mengajak semua pihak untuk tak sekadar berwacana. “Mari bergerak bersama, membumikan HAM dari kata menjadi budaya,” tuturnya.

Acara hari itu sendiri dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Menteri Agama H. Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi hadir, bersama para wakil menteri, gubernur, bupati, hingga duta besar asing. Uniknya, komunitas ojek online dan pelajar pencinta HAM (Kopetta) juga terlihat memadati venue.

Rangkaian acaranya pun beragam. Ada doa bersama yang dibawakan perwakilan lima agama, pemberian penghargaan kepada para tokoh seperti Jimly Asshiddiqie dan Makarim Wibisono. Aktivis seperti Haris Azhar dan Hariman Siregar juga mendapat apresiasi, termasuk untuk mendiang Muhammad Imam Azis. Tak ketinggalan, momen launching Penilaian Kepatuhan HAM turut menyemarakkan peringatan hari bersejarah ini.