Pasca-Banjir Aceh, Pasien Ibu Hamil dan Gagal Ginjal Jadi Korban Berikutnya

Bencana banjir dan tanah longsor yang mengguncang Aceh meninggalkan luka yang dalam. Korban jiwa berjatuhan, sementara ribuan lainnya harus menanggung cedera. Data per 10 Desember 2025 sungguh memilukan: 391 orang meninggal, 479 luka berat, dan hampir 3.800 orang mengalami luka ringan. Tak hanya itu, 31 orang masih dinyatakan hilang, menambah beban kesedihan yang harus dipikul keluarga.

Dampaknya merambah ke mana-mana, termasuk ke fasilitas kesehatan. Laporan menyebutkan puluhan puskesmas rusak, 28 di antaranya mengalami kerusakan berat. Akibatnya, layanan kesehatan di sejumlah wilayah sempat lumpuh total. Di tengah situasi yang pelik ini, upaya pemulihan terus digenjot.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar yang sedikit memberi angin segar. Dalam sebuah rapat koordinasi penanganan bencana, dia menyatakan bahwa fasilitas kesehatan di 16 kabupaten dan kota sudah bisa beroperasi kembali.

Namun begitu, tantangan nyata masih menghadang.

"Masih ada dua rumah sakit di dua kabupaten/kota yang belum pulih sepenuhnya, yakni di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, karena masih menghadapi kendala akses jalan sehingga pergerakan logistik dan teknisi belum optimal," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

Persoalan di tiga wilayah yang belum beroperasi penuh itu ternyata cukup kompleks. Pasokan BBM dan listrik yang belum stabil menjadi kendala utama. Padahal, listrik yang andal adalah syarat mutlak agar rumah sakit bisa berjalan 24 jam nonstop. Untungnya, bantuan sudah mulai mengalir. Genset dari TNI didistribusikan dalam dua hari terakhir, dan penyambungan listrik darurat ditargetkan rampung segera. Harapannya, pelayanan malam hari di rumah sakit bisa segera normal kembali.

Di balik upaya perbaikan infrastruktur, ada cerita pilu yang mengemuka. Kementerian Kesehatan mencatat, pasien gagal ginjal dan ibu hamil menjadi kelompok yang paling terdampak akibat lumpuhnya sejumlah rumah sakit. Kedua kondisi ini butuh penanganan tepat waktu; penundaan bisa berakibat fatal.

"Kematian kedua setelah bencana adalah penyakit, penyakit ini yang sudah identifikasi sekarang itu karena ibu hamil kelahirannya terlambat, kemudian cuci darah. Kami memang mengejar agar rumah sakit di 18 kabupaten/kota di Aceh segera beroperasi," tegas Budi.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan urgensi pemulihan. Setelah bencana alam sebagai pembunuh utama, giliran penyakitlah yang mengintai. Ibu hamil yang terlambat ditolong dan pasien gagal ginjal yang tak bisa cuci darah menjadi korban berikutnya.

"Temuan ini mempertegas pentingnya percepatan pemulihan layanan kesehatan, terutama di wilayah yang aksesnya masih terisolasi," jelasnya.

Pekerjaan rumah lainnya adalah alat-alat kesehatan yang terendam air dan lumpur. Pembersihan awal sudah dilakukan dengan bantuan TNI dan Polri. Bahkan, rencananya teknisi khusus akan didatangkan dari Jakarta untuk mengevaluasi kerusakan. Alat yang bisa diperbaiki akan segera ditangani, sementara yang tidak, akan diganti tanpa menunggu lama. Logikanya sederhana: layanan kesehatan tidak boleh berhenti.

Di sisi lain, peran tenaga kesehatan sendiri tak bisa diremehkan. Mereka adalah tulang punggung pemulihan ini. Meski banyak di antara mereka yang juga menjadi korban, semangat untuk kembali melayani masyarakat tetap menyala.

Sayangnya, banyak dari mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sendiri, terutama yang bertugas di rumah sakit yang belum pulih. Budi pun mengajukan usulan.

"Untuk enam rumah sakit ini, keluarganya susah makan. Kalau saya boleh, ada dapur umum diprioritaskan buat tenaga Kesehatan dan tenaga medis biar hidupnya tenang," ujarnya.

Dukungan dari berbagai pihak, menurut Budi, membuat pemulihan fasilitas kesehatan terus menunjukkan titik terang. Setiap hambatan ditangani selangkah demi selangkah.

Memang, jalan menuju pemulihan total masih panjang. Tapi langkah-langkah konkret yang diambil hari ini setidaknya memberi sinyal positif. Fasilitas kesehatan Aceh perlahan tapi pasti bergerak menuju normal. Kementerian Kesehatan berjanji akan mengawal proses ini sampai semua layanan kembali berfungsi optimal.