Data BMKG Lengkap, Tapi Siapa yang Benar-Benar Mendengarkan?

Dari sisi lingkungan, Manager WALHI Melva Harahap menyoroti soal bencana ekologis. Ia mengakui BMKG sudah menyediakan data cuaca sebagai bagian dari mekanisme peringatan dini.

“Pertanyaannya,” ujar Melva, “apakah informasi itu dapat perhatian serius dari masyarakat luas?”

Bagi Melva, yang penting adalah memastikan masyarakat punya kapasitas memanfaatkan data itu. Selain itu, para pemangku kebijakan harus menjamin daya dukung lingkungan di tiap daerah mampu menghadapi gempuran cuaca ekstrem. Kalau tidak, bencana akibat perubahan iklim dan kegagalan pengelolaan alam akan terus berulang.

“Kita harus segera mewujudkan perbaikan lingkungan, mitigasi, dan sistem peringatan dini yang dipahami masyarakat,” tekan Melva. Ia juga menyinggung perlunya memanfaatkan kearifan lokal untuk melibatkan warga.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Mori Hanafi mengingatkan skala masalahnya. Di liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti, diperkirakan 119 juta orang akan melakukan perjalanan.

Jadi, prediksi BMKG soal fenomena hidrometeorologi bukan cuma soal cuaca. Ini soal keselamatan ratusan juta warga yang sedang mudik atau berlibur.

“Sangat disayangkan, masyarakat kita belum sepenuhnya peduli pada data BMKG,” kata Mori.

Kritik pedas datang dari wartawan senior Usman Kansong. Menurutnya, kelengkapan data BMKG ternyata tak otomatis mencegah parahnya dampak bencana yang terjadi belakangan.

“Saya khawatir kita sudah menjadi bangsa yang antisains,” ucap Usman.

Data BMKG, lanjutnya, adalah produk sains. Sayangnya, baik masyarakat maupun pengambil kebijakan kerap abai.

“Kebijakan apa yang lahir dari data itu? Itu pertanyaan besarnya,” tandas Usman. Ia berharap semua pihak mau kembali memanfaatkan sains untuk mitigasi bencana yang lebih baik ke depannya.