Isu soal pemangkasan drastis anggaran bencana di Sumatera Utara untuk tahun depan ramai diperbincangkan. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, angkat bicara dan dengan tegas membantah kabar tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar itu sama sekali tidak akurat.
"Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?" tanya Bobby dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).
Bobby membeberkan angka sebenarnya. Anggaran penanganan bencana yang sudah disepakati bersama DPRD Sumut dalam RAPBD 2025, jelasnya, tercatat sebesar Rp123 miliar. Bukan Rp98 miliar seperti yang disebut-sebut, apalagi angka fantastis Rp843 miliar.
"Boleh, silahkan dilihat dari R-APBD 2025. Kalau dibilang di awal angkanya Rp800 Miliar (lebih), bukanya dari R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp123 Miliar," ucapnya.
Lalu, dari mana muncul angka besar tadi? Bobby pun menjelaskan. Rupanya, ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang memang sedang digalakkan tahun ini. Angka Rp843 miliar lebih merupakan pagu awal sebelum dilakukan penghematan.
"Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 kan kita ada efisiensi, kita disuruh efisiensi, kita efisiensikan. Nah, pertanyaannya efisiensi uangnya ditaruh di mana, kan gak mungkin gak kita cantumkan," ujar Bobby.
Jadi, kemana larinya dana hasil penghematan itu? Bobby memaparkan, anggaran tersebut dialihkan ke pos Belanja Tak Terduga (BTT). Dan pos ini sudah digunakan untuk beberapa keperluan mendesak yang sebelumnya belum dianggarkan.
Pertama, untuk membayar bonus atlet kontingen Sumut di PON dan Peparnas 2024. Kedua, dialokasikan juga untuk perbaikan infrastruktur darurat di Nias Barat, tepatnya untuk jembatan yang putus.
"Diletakkan uangnya di BTT, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, BTT yang dianggarkan dari awal itu sudah digunakan untuk PON, pembayaran atlet yang saat itu tidak semua dialokasikan, baik bonus atlet PON maupun Peparnas," tuturnya.
"Lalu untuk Nias Barat, yang jembatannya terputus itu menggunakan BTT juga, karena tidak dianggarkan sebelumnya."
Intinya, bagi Bobby, tidak ada pemotongan anggaran bencana. Yang ada adalah realokasi setelah efisiensi, dan angka resminya tetap Rp123 miliar seperti yang tercantum dalam dokumen anggaran. Ia menantang siapa pun untuk mengecek langsung dokumen RAPBD jika masih ragu.
"Jadi Rp800 miliar itu kalau mau dilihat dari R-APBD silahkan buka, berapa angkanya itu saya rasa," tutupnya.
Artikel Terkait
Prabowo Targetkan Banyumas dan Jateng Bebas Sampah pada 2028 Usai Tinjau TPST Sederhana yang Efektif
Korban Kecelakaan KA di Bekasi Terjepit 10 Jam, Sempat Telepon Keluarga Minta Tolong Sambil Menangis
Menteri Koperasi Resmikan SPBUN Berbasis Koperasi di Aceh Selatan untuk Dorong Keadilan Energi Nelayan
SK Gubernur Kaltim Bermasalah: Berlaku Surut Sejak Januari, Baru Ditandatangani Februari, Advokat Minta Pembatalan