Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Agus Andrianto, punya pesan tegas untuk jajarannya. Proses pengadaan bahan makanan untuk lapas dan rutan harus lebih membumi. Artinya, pelaku usaha lokal dan UMKM di sekitar wilayah lembaga pemasyarakatan harus jadi prioritas utama.
“Tidak ada lagi kakanwil, kabag TU, kalapas, PPK, maupun unsur pelaksana pengadaan yang mengarahkan ke vendor tertentu,” tegas Agus. Pernyataan keras itu dia sampaikan dalam sebuah pengarahan virtual untuk para kepala wilayah dan UPT Permasyarakatan se-Indonesia, Kamis lalu.
Menurut sejumlah saksi, rapat itu berlangsung cukup intens. Menteri Agus, yang tampil didampingi Sekjen Asep Kurnia, tak cuma berpesan. Dia memberi perintah langsung.
“Saya minta Pak Wamen, Irjen, serta unsur pengawas lainnya melakukan pengawasan melekat. Jika ditemukan, saya tidak segan-segan merumahkan rekan-rekan yang melakukan,” ucapnya lugas.
Jelas sekali, ancaman itu bukan main-main. Bagi Agus, aturan main harus berubah. Tak boleh ada lagi ‘main belakang’ dalam proses lelang vendor makanan.
Di sisi lain, ada tujuan jangka panjang di balik instruksi ini. Agus berharap keberadaan lapas tak lagi dianggap sebagai ‘menara gading’ yang terpisah dari masyarakat. Justru, ia harus mampu mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Utamakan pelaku usaha lokal. Saya ulangi, utamakan pelaku usaha lokal,” tekanannya terdengar berulang. “Ini upaya menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.”
Namun begitu, membuka pintu untuk UMKM bukan berarti mengabaikan standar. Menteri Agus meminta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) aktif membimbing calon penyedia lokal. Mereka harus paham prosedur, termasuk cara memenuhi kualitas bahan makanan melalui sistem e-Katalog terbaru.
Pesan terakhirnya justru paling personal. Agus meminta semua kepala unit untuk bersikap objektif, tanpa pandang bulu. Bahkan terhadap siapa pun yang mengaku punya hubungan dekat dengannya.
“Silakan Kepala UPT untuk secara objektif memilih dari pengusaha lokal yang ada di daerah,” katanya.
“Kepentingan saya sederhana: bagaimana teman-teman di permasyarakatan bisa sejahtera, dan warga binaan dapat pelayanan yang layak. Mereka yang di lapangan paling tahu kebutuhannya seperti apa.”
Nada suaranya, seperti diceritakan seorang peserta, terdengar lebih seperti permintaan daripada perintah. Sebuah penekanan bahwa di balik prosedur dan lelang, ada manusia yang perlu diperhatikan.
Artikel Terkait
Pemkab Bogor Pecahkan Rekor MURI 2.000 Pemain Karinding di HJB ke-544
Tiga Pencuri Tembaga Menara PLN di Mamuju Dibekuk, Kerugian Capai Rp80 Juta
Gelombang Panas Ekstrem di Prancis Tewaskan Sekitar 1.000 Orang dalam Sebulan
Gus Ipul Pimpin Ikrar 7.588 Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Palembang