"Saya minta Pemprov Riau mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai," tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, melaporkan progres yang sudah dicapai. Angkanya cukup menggambarkan dinamika di lapangan. Dari total 1.896 desa dan kelurahan di Riau, hampir semuanya, 99 persen, sudah berbadan hukum.
"Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi," ujar Syahrial.
Perkembangannya berlanjut. Berdasarkan data Simkopdes, saat ini ada 283 desa atau sekitar 13 persen yang sudah memiliki gerai aktif. Progres pembangunan fisik gerainya sendiri sudah mencapai 26 persen. Meski belum seratus, angka ini menunjukkan ada usaha yang berjalan.
"Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih," pungkas Syahrial.
Jadi, upaya percepatan pembangunan KDKMP ini memang bagian dari strategi besar. Tujuannya jelas: memberdayakan ekonomi desa. Tapi jalan menuju sana harus ditempuh bersama, secara kolaboratif, dengan mengatasi satu per satu hambatan, mulai dari sepetak lahan hingga urusan perizinan.
Artikel Terkait
Dari Sarang Narkoba ke Taman Belajar: Kisah Polwan Tarakan Ubah Wajah Selumit Pantai
Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Subsidi Eks Dirut Taspen dalam Kasus Investasi Fiktif
Bobby Nasution Perpanjang Status Darurat Bencana Sumut Hingga Akhir Tahun
Gotong Royong Tangerang: Rp 1,5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera