Lahan Jadi Kunci Percepatan Gerai Koperasi Merah Putih di Riau

Di ruang rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa lalu, pembicaraan berpusat pada upaya konkret membangun koperasi desa. Staf Ahli Mendagri Edi Mardianto hadir bukan sekadar untuk seremonial. Ia menekankan, langkah pertama yang krusial adalah memastikan ketersediaan lahan. Tanah itu, katanya, harus memenuhi syarat teknis dan bebas dari masalah.

"Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat," tegas Edi dalam pernyataan tertulisnya di hari berikutnya, Rabu (10/12/2025).

Pesan itu ditujukan terutama pada pemerintah daerah. Mereka diminta menyediakan lahan minimal seluas 1.000 meter persegi. Syaratnya jelas: akses jalan yang layak, tersedia listrik, air bersih, dan jaringan internet. Tanpa itu, rencana sehebat apapun bisa mandek di tengah jalan.

Namun begitu, Edi melihat ini lebih dari sekadar urusan fisik. Menurutnya, gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) itu adalah fondasi. Fondasi untuk menguatkan ekonomi desa sekaligus menjaga ketahanan pangan warga. Karena itu, koordinasi harus benar-benar padu. Pemerintah daerah, Satgas di kecamatan, Koramil, sampai Babinsa, semua harus kompak.

"Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya lagi.

Ia pun meminta agar pendataan dan pelaporan lahan lewat SIPD dipercepat. Satgas di semua level, dari provinsi sampai kecamatan, harus bergerak cepat dan berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara selaku mitra verifikasi. Edi juga punya pesan khusus untuk Riau.