Ketua PRIMA Soroti Serakernomics yang Dinilai Gagalkan Cita-Cita UUD 1945

Di tengah ruang diskusi yang penuh, Agus Jabo Priyono, Ketua Umum PRIMA, suaranya tegas. Ia bicara soal sebuah istilah yang kini kerap digaungkan: 'serakernomics'. Menurutnya, praktik ini telah membelokkan arah bangsa, menjauh dari cita-cita luhur yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Apa itu 'serakernomics'? Tak lain adalah kembalinya dominasi kapitalisme dan liberalisme dengan watak yang rakus, menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Pernyataan itu ia sampaikan sebagai pembicara kunci dalam sebuah diskusi publik yang digelar Koalisi Nasional Reforma Agraria, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

"Tujuan berbangsa kita sudah jelas tertulis dalam Preambule UUD 1945," ujar Agus.

"Tetapi hari ini, yang terjadi justru kembalinya dominasi kapitalisme dengan watak kerakusan ekonomi atau serakernomics," tambahnya lewat keterangan tertulis.

Dampaknya? Ia melihat ketimpangan struktural yang kian menganga. Imperialisme gaya baru menguat, oligarki bermain, dan birokrasi pun dinilainya korup. Semua itu, kata dia, berujung pada satu hal: penguasaan sumber daya alam dan anggaran negara oleh segelintir pihak.

"Akibatnya sangat nyata dirasakan masyarakat. Kemiskinan masih merajalela, dan lebih dari itu, terjadi kerusakan karakter kebangsaan," tegas pria yang juga menjabat sebagai Wamensos itu.

Namun begitu, Agus menilai masalah ini bukanlah hal yang tiba-tiba muncul. Ia menarik benang merah jauh ke belakang, tepatnya sejak berakhirnya Perang Jawa pada 1830. Saat itulah, bangsa Indonesia secara sistematis mulai diarahkan untuk meninggalkan jati dirinya.

"Kita disetel untuk menjadi seperti orang Barat. Yang dibicarakan hanya soal hak individual, sementara norma kolektif dan semangat kebangsaan justru dilupakan," paparnya.

Maka, jalan keluarnya pun harus radikal. Agus menekankan, penting sekali untuk merebut kembali hak-hak rakyat. Tujuan bernegara sesuai Preambule dan Pasal 33 UUD 1945 harus ditegakkan kembali. Ia dengan keras menolak liberalisme ekonomi yang dianggapnya tak cocok dengan kepribadian bangsa.

"Pembangunan harus dibangun dari bawah. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat, bukan melayani kepentingan segelintir elit," ucap Agus.

Lebih jauh, ia menyerukan harmoni dengan lingkungan dan budaya. Penguatan toleransi antarumat beragama juga disebutnya sebagai fondasi penting menuju masyarakat yang adil dan makmur.

"Inilah saatnya kita kembali pada jati diri bangsa Indonesia," pungkas Agus, menutup pernyataannya.