Nama Hizbullah dan Houthi bakal dihapus dari daftar hitam teroris Irak. Begitulah kabar yang beredar Jumat lalu, berdasarkan surat internal dari pejabat Bank Sentral. Sebelumnya, kedua kelompok yang dekat dengan Iran itu justru masuk dalam daftar pembekuan aset yang dirilis pemerintah.
Langkah awal itu sempat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, buletin resmi Kementerian Kehakiman bulan lalu mempublikasikan daftar panjang kelompok yang dananya akan diblokir. Di situ tercantum jelas nama Hizbullah dari Lebanon dan Houthi dari Yaman. Kalau jadi diterapkan, langkah ini tentu akan disambut hangat oleh Amerika Serikat. Namun di sisi lain, bisa memicu tekanan lebih besar terhadap Iran.
Tapi rupanya, ada kesalahan. Menurut dua sumber di Bank Sentral yang dikutip Reuters, ada surat dari Plt. Wakil Gubernur yang meminta Komite Pembekuan Dana Teroris untuk menghapus klausul berisi nama kedua kelompok tersebut. Alhasil, daftar itu pun direvisi.
Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani kemudian angkat bicara. Dia menegaskan bahwa pemerintahannya hanya menyetujui pembekuan aset untuk entitas dan individu yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda. Itu pun dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan dari Malaysia.
"Saya sudah memerintahkan penyelidikan segera atas kesalahan ini," ujarnya.
Al-Sudani menambahkan, posisi Irak dalam isu kemanusiaan dan politik terkait agresi terhadap rakyat di Lebanon atau Palestina adalah prinsipil. "Posisi ini tidak boleh dilebih-lebihkan," tegasnya.
Jadi, semuanya kembali seperti semula. Nama Hizbullah dan Houthi akan dicoret dari daftar. Dan pemerintah Irak berusaha mengurai simpul kebingungan yang sempat timbul.
Artikel Terkait
Polisi Bekuk Tiga Pelaku Pencurian Motor di Jonggol, Dua Di Antaranya Penadah
Mabes TNI Kosongkan 12 Rumah Dinas Slipi yang Ditempati Anak Purnawirawan
Polisi Buru Pria Diduga Cekoki Bocah Miras Lalu Cabuli di Cipondoh
IRGC Bantah Klaim AS soal Dua Kapal Dagang Melintasi Selat Hormuz