12 Desa di Tapanuli Utara Masih Terisolasi, Bupati Minta Bantuan Udara

Sudah lima hari berlalu, namun situasi di dua kecamatan di Tapanuli Utara masih sangat memprihatinkan. Bupati setempat, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mengungkapkan bahwa dua belas desa masih benar-benar terisolasi pasca-banjir. Akses jalan, listrik, dan komunikasi sama sekali terputus.

Dua kecamatan yang paling parah terdampak adalah Parmonangan dan Adiankoting. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan kerusakan parah pada jalan penghubung telah memutus akses satu-satunya ke sana dan juga ke Tapanuli Selatan.

Dalam Rakor Penanganan Darurat Bencana yang digelar Minggu (30/11/2025), Jonius menjelaskan situasinya.

"Jadi ada di Kecamatan Parmonangan ada dua tempat, kemudian di Adiankoting juga ada dua tempat. Dan mereka ini kalau dikumpulkan ada sekitar 12 desa," ujarnya.

Ia melanjutkan dengan nada khawatir, "Beberapa desa sama sekali putus kontak. Jalan tidak bisa, listrik padam, komunikasi juga tidak ada. Ini sudah hari kelima kami bekerja bersama TNI dan Polri."

Upaya membuka akses darat pun masih terhambat. Jonius menyebutkan bahwa dari total 38 kilometer jalan yang harus dibuka, baru 30 kilometer yang berhasil ditembus. Itu artinya, satu-satunya jalur menuju Tapanuli Tengah dari Taput masih terhambat di titik-titik tertentu.

Di sisi lain, kondisi logistik di desa-desa terpencil itu semakin kritis. Bayangkan saja, untuk menjangkau warga yang terdampak, diperlukan perjalanan kaki selama delapan jam. Bantuan darat jelas mustahil untuk masuk dalam kondisi seperti ini.

"Harapan kami, untuk desa-desa terisolir mohon diberikan bantuan lewat udara," pinta Jonius. Ia merincikan ada empat titik pendaratan yang dibutuhkan dua di Parmonangan dan dua lagi di Adiankoting yang dapat mencakup kebutuhan bagi sekitar 12 desa tersebut.

Kerusakan yang ditinggalkan banjir juga sangat masif. Sekitar 175 rumah dilaporkan hilang atau rusak parah, sementara 200 rumah lainnya mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat. Melihat kerusakan yang begitu parah, pemerintah daerah mulai memikirkan langkah jangka panjang.

Rencananya, permukiman warga akan direlokasi ke wilayah perbukitan yang lebih aman.

"Lokasi permukiman saat ini tidak memungkinkan lagi," tegas Jonius. Namun begitu, ia mengakui bahwa rencana relokasi ini tidak mudah. "Tapi untuk relokasi kami membutuhkan regulasi karena harus menggunakan hutan negara," imbuhnya, menyiratkan kompleksitas yang harus dihadapi di depan.