Indonesia Desak Dukungan Nyata untuk Target Adaptasi Iklim di KTT COP30

Di tengah hangatnya persiapan COP30 di Brasil, delegasi Indonesia datang dengan satu pesan yang jelas: komitmen untuk mempercepat implementasi Global Goal on Adaptation (GGA) tidak bisa ditawar lagi. Ini bukan sekadar wacana. Bagi Indonesia, ini adalah bagian penting dari strategi nasional untuk membangun ketahanan iklim sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Nah, di COP30 nanti, pembahasan GGA bakal fokus pada beberapa hal krusial. Intinya adalah menyelesaikan indikator yang akan dipakai, menyusun Baku Adaptation Roadmap atau BAR, dan yang tak kalah penting, merancang mekanisme Means of Implementation (MoI). MoI ini sendiri mencakup hal-hal praktis seperti pendanaan, alih teknologi, dan tentu saja peningkatan kapasitas.

Franky Zamani, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim yang juga bertindak sebagai Lead Negotiator Indonesia, bersuara lantang dalam sesi konsultasi informal GGA.

"Kami menuntut indikator GGA yang sederhana, mudah diukur, dan bisa disesuaikan dengan kondisi di dalam negeri. Tapi, semua itu akan jadi omong kosong belaka tanpa dukungan konkret. Ibarat mobil tanpa bensin, target adaptasi hanya akan jadi dokumen usang tanpa aksi nyata di lapangan," tegas Franky pada Jumat (21/11).

Perjalanan GGA sendiri sudah cukup panjang. Prosesnya berawal dari Glasgow-Sharm el Sheikh Work Programme di COP26, lalu pengembangan kerangka di CMA4 (COP27), hingga akhirnya mengerucut pada adopsi UAE Framework dan penetapan UAE-Belem Work Programme pada CMA5 atau COP28 yang lalu.

Di sisi lain, laporan teknis yang terbit pada 8 September 2025 sudah memuat daftar panjang: 100 indikator potensial yang dikelompokkan dalam 11 target. Tujuh di antaranya adalah target substansi, seperti suplai air dan sanitasi, ketahanan pangan, kesehatan, ekosistem, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta target yang menyangkut dampak dan kerentanan. Empat target lainnya bersifat pendukung, meliputi perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi, serta penilaian risiko.

Indonesia sendiri sebenarnya menyambut baik upaya penyederhanaan indikator menjadi 100 item ini. Tujuannya jelas, agar pelaporan dan pengukuran kemajuan adaptasi jadi lebih mudah. Namun begitu, delegasi kita tetap waspada. Mereka menekankan bahwa indikator-indikator ini harus relevan, bisa diterapkan di tingkat nasional, dan yang paling penting, tidak malah menjadi beban administrasi baru bagi negara-negara berkembang.

Menurut Franky, prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) harus jadi landasan utama. Dengan begitu, penerapan indikator bisa fleksibel dan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap negara.

Soal wacana Transformational Adaptation (TA) yang juga mencuat, delegasi Indonesia punya pendekatan yang lebih praktis. Mereka mengusulkan agar pembahasan difokuskan dulu pada finalisasi indikator yang bisa langsung diimplementasikan. Jangan sampai kita terjebak dalam debat konsep yang justru menghambat.

Harapannya, keputusan GGA yang dihasilkan nanti di COP30 benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan negara berkembang. Mekanisme MoI harus jelas dan tegas, sekaligus memberi ruang untuk evaluasi dan penyesuaian indikator setelah fase implementasi awal berjalan.

"Pada akhirnya, kesuksesan GGA akan diukur dari satu hal: sejauh mana negara-negara, termasuk Indonesia, bisa mengubah indikator itu menjadi aksi nyata di lapangan. Kami di KLH/BPLH siap bekerja sama dengan semua mitra internasional untuk memastikan indikator ini bukan sekadar angka, tapi benar-benar jadi pendorong adaptasi yang adil dan efektif," tutup Franky menegaskan.