Dua Warga Negara Gugat UU TNI ke MK, Minta Batas Karier Prajurit di Luar Markas

Gugatan Warga Minta Batasan Jabatan TNI di Luar Institusi

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat pekerjaan rumah. Kali ini, dua warga negara, Syamsul Jahidin dan Ratih Mutiara Louk Fanggi, yang mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Inti gugatan mereka sederhana tapi punya implikasi luas: meminta MK membatasi ruang gerak prajurit TNI untuk menjabat di posisi-posisi di luar tubuh militer. Permohonan ini sudah tercatat di sistem MK dengan nomor register 209/PUU-XXIII/2025, berdasarkan pantauan terhadap situs resminya pada Jumat (21/11/2025).

Yang jadi sasaran utama adalah Pasal 47 ayat (1) UU TNI. Pasal itu, secara gamblang, membuka peluang bagi prajurit untuk menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga. Cakupannya luas sekali. Mulai dari bidang politik dan keamanan negara, pertahanan, intelijen, siber, sandi, lembaga ketahanan nasional, hingga yang cukup mengejutkan, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung.

Nah, di sinilah letak persoalannya menurut kedua pemohon. Mereka merasa ketentuan ini sudah melenceng dan berpotensi mengaburkan garis komando serta fungsi utama TNI.

Dalam petitumnya, mereka meminta beberapa hal. Pertama, tentu saja agar permohonannya dikabulkan sepenuhnya. Opsi kedua, mereka meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonsistensi dengan UUD 1945 dan mencabut kekuatan hukumnya. Kalau pun tidak sepenuhnya dibatalkan, ada permintaan untuk pembatasan penafsiran. Mereka ingin pasal itu hanya berlaku untuk jabatan-jabatan yang benar-benar terkait inti pertahanan dan keamanan, seperti dewan pertahanan nasional, intelijen, siber, penanggulangan terorisme, dan sejenisnya dengan menghilangkan frasa yang lebih luas seperti "koordinator bidang politik".

Sebagai penutup, mereka juga meminta putusan ini dimuat dalam Berita Negara jika dikabulkan. Dan dengan nada rendah hati, mereka menambahkan permohonan agar majelis hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, jika pun ada pendapat yang berbeda.

Gugatan ini jelas akan menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, ada kebutuhan akan profesionalitas TNI yang fokus pada pertahanan. Di sisi lain, kompleksitas ancaman negara modern kadang menuntut integrasi yang erat antara militer dan sipil di bidang-bidang tertentu. Tinggal nunggu bagaimana MK menimbangnya nanti.