Pemprov DKI Lantik 1.882 Pejabat, Pramono Anung: Semua Posisi Strategis Kini Terisi Penuh

Pemprov DKI Jakarta Isi Penuh Seluruh Jabatan Struktural Melalui Pelantikan Massal

Gubernur Pramono Anung resmi lantik 1.882 pejabat untuk percepat layanan publik

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan terobosan signifikan dalam penyempurnaan struktur pemerintahan dengan melantik secara serentak 1.882 pejabat di berbagai level jabatan. Pelantikan massal ini menandai terisinya seluruh posisi struktural yang sempat mengalami kekosongan dalam periode sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin langsung prosesi pelantikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/11/2025). Dalam sambutannya, Pramono menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pengisian pos-pos strategis.

"Pengisian seluruh jabatan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah DKI Jakarta dalam membangun pemerintahan yang efektif. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, kini semua posisi telah terisi dan siap bekerja maksimal melayani masyarakat," tegas Pramono.

RINCIAN PELANTIKAN:
• 686 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok
• 523 pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama
• 673 guru yang diangkat sebagai kepala sekolah
• Total kumulatif dengan pelantikan sebelumnya: 2.700 pejabat

Gubernur menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam proses seleksi. Bersama Wakil Gubernur Rano Karno, Pramono memastikan setiap jabatan diisi oleh sumber daya manusia terbaik yang memiliki kapasitas kerja cepat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik.

Pencapaian dan Tantangan Ke Depan

Dalam kesempatan yang sama, Pramono memaparkan sejumlah capaian positif selama sembilan bulan kepemimpinannya. Yang paling menonjol adalah peningkatan peringkat Jakarta dalam Global City Index dari posisi 74 menjadi 71, didukung oleh stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi dan kualitas layanan publik.

Namun demikian, Pramono secara terbuka mengakui masih adanya tantangan serius yang dihadapi, khususnya terkait ketimpangan sosial dan ekonomi. Data terbaru menunjukkan Rasio GINI Jakarta meningkat menjadi 0,423 pada 2024, angka yang memerlukan penanganan khusus melalui kebijakan inklusif dan terukur.

ARAH KEBIJAKAN: Para pejabat baru diminta fokus pada percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan warga, dan penguatan peran perangkat daerah dalam perumusan kebijakan publik.

Pesan Khusus untuk Kepala Sekolah

Secara terpisah, Pramono menyampaikan instruksi khusus kepada 673 kepala sekolah yang baru dilantik. Ia menekankan tiga hal utama: peningkatan mutu pembelajaran, penciptaan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel.

Pelantikan massal ini diharapkan menjadi momentum akselerasi pembangunan di Ibu Kota, sekaligus menjawab berbagai tantangan kompleks yang dihadapi Jakarta melalui pemerintahan yang lebih solid dan profesional.