Willy Aditya Larang Menteri HAM Pigai Bangun Kantor Baru: Negara Sedang Krisis

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, dalam rapat kerja pembahasan anggaran. Willy secara tegas meminta Pigai untuk membatalkan rencana pembangunan kantor wilayah yang diusulkan kementeriannya.

Rencana pembangunan kantor tersebut pertama kali disampaikan Menteri Pigai saat memaparkan usulan anggaran di hadapan Komisi XIII DPR pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam pemaparannya, Pigai mengaku mengusulkan tambahan anggaran untuk dukungan operasional nonmanajemen.

“Ini dukungan operasional nonmanajemen ini agak sedikit naik. Saya buka-bukaan saja, saya sudah menulis surat ke MenPAN-RB akan ada pembukaan, kemungkinan akan ada pembukaan kantor wilayah yang belum dibentuk dan peningkatan eselon II A di beberapa kanwil yang ada,” ujar Pigai saat rapat.

Pigai menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut merupakan langkah antisipasi jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui usulan pembukaan kantor baru. Ia juga mengakui bahwa kementeriannya tengah mengalami kesulitan sumber daya manusia.

“Ada penambahan kantor wilayah dan saya sudah tanda tangan minggu kemarin sebelum saya ke Bali dan NTT. Kami alami kesulitan SDM, kita buka-bukaan saja, ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Pigai.

Menanggapi hal itu, Willy Aditya secara khusus menyoroti rencana pembangunan kantor wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa Pigai, yang berlatar belakang aktivis, sejatinya tidak membutuhkan gedung perkantoran.

“Gini, nggak usah bangun kantor, nggak usah. Nanti kalau heavy-nya kan kita ini sama-sama aktivis, heavy kita kan di jalanan,” ucap Willy dalam rapat.

Politisi dari Fraksi NasDem itu melarang keras Pigai membangun kantor baru. Ia menekankan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tengah mengalami tekanan.

“Jangan bangun kantor, kantor sudah ada. Ini beban negara lagi, negara sedang krisis,” tegasnya.

Willy meminta Pigai untuk berpikir progresif seperti Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong Menteri HAM agar tidak hanya fokus pada urusan internal kementerian.

“Kita berpikir progresif. Pak Prabowo sudah progresif, masa kita konservatif? Kantor itu, demi Indonesia Raya bangunlah jiwanya, baru raganya. Kita sama-sama punya spirit yang sama. Jangan pelayanan ke dalam dulu, tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar,” ujar Willy.

Menanggapi kritikan tersebut, Menteri Pigai memberikan penjelasan. Ia menyebut bahwa Kementerian HAM merupakan satu-satunya kementerian yang baru membentuk kantor wilayah tanpa pernah membangun satu pun gedung baru.

“Izin, KemenHAM adalah satu-satunya kementerian yang baru bentuk kantor wilayah tanpa bangun satu pun,” jawab Pigai.