Belajar Tata Kelola ke Singapura, Wali Kota Pekanbaru Siap Terapkan Ilmu untuk Pekanbaru

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan sejumlah pembelajaran berharga usai mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025. Program intensif selama dua minggu tersebut diikuti oleh 25 kepala daerah untuk mendalami aspek kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.

Sebagian agenda kursus, ungkap Agung, dilangsungkan di Singapura selama satu pekan. Menurutnya, metode pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi mencakup kunjungan lapangan langsung untuk menyaksikan penerapan kebijakan di negara tersebut.

"Kami mempelajari sistem pelayanan publik terpadu yang telah terdigitalisasi secara menyeluruh di Singapura. Selain itu, kami juga melihat dari dekat pengelolaan sampah yang tertata rapi dari hulu ke hilir, serta kedisiplinan tinggi warga dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan," papar Agung.

Ia menilai sejumlah praktik terbaik yang diamatinya sangat relevan dengan kondisi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Pekanbaru. Oleh karena itu, ia menekankan komitmennya untuk mengadopsi ilmu yang diperoleh ke dalam kebijakan lokal.

Budaya bersih dan tertib yang tumbuh dari sistem pemerintahan yang efisien, menurutnya, menjadi salah satu hal yang potensial untuk diadaptasi. Agung berharap pengalaman ini dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di daerahnya.

"Harapan kami, seluruh wawasan dan pengalaman ini dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan di masing-masing daerah," ujarnya.

KPPD merupakan program kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Dalam penutupan kegiatan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh pembiayaan program ini ditanggung oleh PYC.

"Penting untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa acara ini tidak menggunakan anggaran APBN maupun APBD. Seluruh pembiayaan didukung penuh oleh PYC, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran daerah," tegas Tito.

Ia menambahkan, KPPD berperan sebagai sarana strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan komitmen kepala daerah dalam mendukung program-program prioritas pemerintah pusat.

"Pemerintah kabupaten dan kota akan mendukung penuh pelaksanaan agenda nasional tersebut di wilayah masing-masing," pungkasnya.