FTA Kritik Komposisi Komite Reformasi POLRI: Desak TNI dan Masyarakat Sipil Diikutsertakan

Penghapusan Tiga Nama dari Struktur Komite

FTA secara khusus menuntut agar Jenderal (Purn.) Tito Karnavian, Jenderal (Purn.) Idham Azis, dan Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo tidak ditempatkan dalam komite. Ketiganya dinilai paling bertanggung jawab atas kondisi POLRI satu dekade terakhir, termasuk melemahnya kepercayaan publik.

Pentingnya Inklusi Unsur Lain dalam Komite

FTA mendorong agar komite wajib melibatkan ilmuwan politik dan ahli tata negara untuk memastikan kontrol sipil atas POLRI. Selain itu, kehadiran perwakilan TNI dinilai penting untuk mengharmonisasi hubungan TNI-POLRI. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat sipil juga dianggap krusial untuk memasukkan nilai moral dan aspirasi rakyat dalam proses reformasi.

Tuntutan Transparansi dalam Proses Deliberasi Komite

FTA menuntut komite untuk menjalankan proses deliberasi secara transparan, yang meliputi:

• Keterbukaan agenda pembahasan dan daftar isu yang dikaji.
• Pembahasan mendalam mengenai posisi institusi POLRI, desentralisasi fungsional, reformasi struktur kepangkatan, serta pembagian fungsi kepolisian nasional dan daerah.
• Pemindahan penanganan isu terorisme, narkoba, dan korupsi ke lembaga independen yang melibatkan unsur sipil dan militer.
• Keterbukaan terhadap pandangan berbeda dan penjelasan alasan di balik setiap keputusan.

FTA menegaskan bahwa reformasi POLRI harus menyentuh akar persoalan, termasuk hubungan kepolisian dengan kekuasaan politik dan orientasi tugas kelembagaan. Forum Tanah Air berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan mengerahkan dukungan publik, serta tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan evaluasi kepada lembaga hukum nasional dan internasional jika diperlukan.

New York / Jakarta
11 November 2025
Forum Tanah Air (FTA)