Restra Lemah: Akar Masalah RKAT Lembaga Zakat yang Tidak Optimal

Banyak lembaga zakat di Indonesia menghadapi kendala serius dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan efektif. Akar permasalahannya terletak pada Rencana Strategis (Restra) yang tidak kuat dan kurang adaptif terhadap perubahan.

Restra sebagai Fondasi Utama RKAT

Restra berperan sebagai peta besar yang menentukan arah organisasi, sementara RKAT merupakan rute detail dan kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah analogi menggambarkan Restra sebagai peta perjalanan dari Solo ke Surabaya, sedangkan RKAT adalah rute spesifik yang dipilih, apakah menggunakan bus, truk, atau kereta api. Tanpa peta yang jelas, perjalanan menjadi tidak terarah.

Penting untuk dipahami bahwa kualitas RKAT sangat bergantung pada kekuatan Restra. Jika dokumen strategis ini "kurang gizi", maka implementasi RKAT tahunan akan mengalami "stunting" atau keterhambatan perkembangan. Keberhasilan RKAT tidak mungkin melebihi kualitas Restra yang menjadi dasarnya.

Integrasi Perencanaan Jangka Panjang dan Tahunan

Banyak lembaga zakat terjebak dalam pola menyusun RKAT setiap tahun secara terpisah, tanpa menghubungkannya dengan rencana jangka panjang. Padahal, RKAT seharusnya menjadi bagian integral dari desain strategis lima hingga sepuluh tahunan organisasi.

Setiap RKAT tahunan harus terhubung erat dengan tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Jika hubungan ini tidak dirancang dengan sengaja, hasil yang dicapai akan kehilangan unsur keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Syarat Menyusun Restra dan RKAT yang Efektif

Penyusunan kedua dokumen perencanaan ini harus memenuhi tiga kriteria utama:

• Berbasis bukti dan data yang valid
• Melibatkan proses partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan
• Memiliki sifat adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi

Restra yang disusun tanpa konteks yang jelas akan menghasilkan RKAT yang tidak relevan dengan kondisi lapangan. Sebaliknya, Restra yang adaptif akan melahirkan RKAT yang tangguh dan responsif.

Dasar Hukum dan Kerangka Strategis

Perencanaan dalam lembaga zakat bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Beberapa lembaga zakat telah mengadopsi kerangka strategis seperti Balanced Scorecard (BSC) yang menghubungkan visi organisasi dengan empat perspektif utama: pemangku kepentingan, proses bisnis internal, keuangan, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Peran Strategis Lembaga Zakat

Lembaga zakat memiliki peran yang melampaui sekadar menyalurkan dana umat. Mereka merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencapai kesejahteraan sosial. Zakat diharapkan tidak hanya menjadi ibadah individu, tetapi juga instrumen pembangunan nasional yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), kemandirian umat, dan ketahanan ekonomi bangsa.

Dengan Restra yang kuat dan RKAT yang terintegrasi, lembaga zakat tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.