Skripsi Kolektif: Solusi Revolusioner Tingkatkan Dampak Riset untuk Kebijakan Publik

Penerapan sistem skripsi kolektif dapat menghubungkan kampus dengan realitas sosial dan isu-isu strategis terkini. Pendekatan tematik memungkinkan mahasiswa meneliti permasalahan aktual baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Dengan sistem kolektif, penelitian menjadi lebih tematik. Kampus dapat terhubung dengan isu-isu pemerintahan yang relevan di tingkat pusat maupun daerah," jelas Willy.

Contoh Penerapan Skripsi Kolektif

Willy memberikan contoh konkret potensi penerapan sistem ini. Mahasiswa jurusan Hukum dalam satu angkatan dapat meneliti Undang-Undang Kewarganegaraan secara kolektif. Dengan 120 mahasiswa yang masing-masing mewawancarai 10 responden, akan terkumpul data dari 1.200 orang yang cukup representatif untuk survei nasional.

"Data yang terkumpul akan memiliki posisi kuat untuk mendorong kebijakan," paparnya.

Dukungan Pemerintah dan Implementasi Hasil

DPR menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan dukungan pemerintah terhadap sistem skripsi kolektif. Dukungan dapat berupa insentif atau pendanaan riset dari pemerintah pusat maupun daerah. Hasil penelitian kolektif ini kemudian diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.

"Kita akan menghubungkan dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memberikan insentif. Misalnya untuk meneliti masalah sampah yang sedang darurat di berbagai daerah," ujar Willy.

Dengan demikian, hasil riset skripsi kolektif dapat menjadi referensi dan preferensi dalam perumusan kebijakan politik dan publik secara strategis.