Poin Pertama: Konfirmasi Terjadinya Kriminalisasi
Penetapan status tersangka terhadap sejumlah individu dinilai sebagai konfirmasi bahwa praktik kriminalisasi masih terus terjadi. Masyarakat sebenarnya mengharapkan adanya perubahan dan penghentian segala bentuk kriminalisasi warisan era sebelumnya, terutama di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Poin Kedua: Institusi Kepolisian yang Belum Berubah
Langkah hukum yang diambil institusi kepolisian dalam kasus ini menunjukkan bahwa transformasi di tubuh kepolisian belum sepenuhnya terjadi. Tindakan ini dinilai tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan reformasi menyeluruh dalam institusi penegak hukum.
Poin Ketiga: Seruan Solidaritas Masyarakat
Gerakan ini mengajak seluruh komponen masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersolidaritas. Dukungan diberikan dengan mendampingi proses hukum yang dijalani para pihak terkait dan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi.
Pernyataan sikap ini dikeluarkan di Jakarta pada 11 November 2025 dan ditandatangani secara resmi oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Deklarasi ini dibacakan langsung oleh perwakilan resmi mereka.
Artikel Terkait
Banjir Susulan Landa 44 Desa di Aceh Timur, Ribuan Jiwa Terdampak
Menara Haji Indonesia di Makkah Ditargetkan Beroperasi pada 2028
Depok Bergerak: Pelebaran Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Atasi Macet Kronis Sawangan
Otak Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Segera Hadapi Sidang