Pemerintah Iran Akui Hak Demo Mahasiswa, Tentukan Garis Merah yang Tak Boleh Dilanggar

Kampus-kampus di Iran kembali memanas sejak akhir pekan lalu. Unjuk rasa mahasiswa, baik yang pro maupun antipemerintah, kembali menyala di awal semester baru. Menanggapi gelombang protes ini, pemerintah Teheran akhirnya angkat bicara. Mereka mengakui hak mahasiswa untuk berdemonstrasi, tapi dengan satu catatan besar: ada batasan yang tak boleh dilangkahi.

Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, menyebutnya sebagai "garis merah".

"Hal-hal sakral dan bendera merupakan dua contoh garis merah yang tidak boleh dilanggar," ujarnya, seperti dilaporkan AFP, Selasa lalu.

"Yang harus kita lindungi dan tidak boleh kita langgar atau menyimpang darinya, bahkan di tengah kemarahan."

Mohajerani sendiri mengakui kemarahan para mahasiswa itu bisa dimengerti. Menurutnya, mereka punya luka di hati dan telah menyaksikan pemandangan yang tentu saja mengusik pikiran. Namun begitu, semuanya harus tetap dalam koridor.

Aksi-aksi terbaru ini adalah yang pertama sejak gelombang demonstrasi besar beberapa bulan silam. Saat itu, aksi berakhir dengan penindakan brutal yang konon menewaskan ribuan orang. Unjuk rasa Desember lalu memang bermula dari keluhan ekonomi, tapi dengan cepat berubah jadi gerakan antipemerintah yang cukup serius salah satu ujian terberat bagi para pemimpin ulama di Teheran dalam beberapa tahun terakhir.

Gelombang protes itu sempat menarik perhatian dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump. Awalnya, dia mendukung penuh para demonstran dan tak segan mengancam akan turun tangan. Tapi ancamannya kemudian bergeser. Fokusnya beralih ke program nuklir Iran yang diduga Barat bertujuan militer.

Di sisi lain, meski Washington dan Teheran kembali duduk di meja perundingan, ketegangan tak serta merta reda. Trump justru meningkatkan pengerahan militernya di Timur Tengah. Langkah itu jelas dimaksudkan untuk memberi tekanan ekstra, mendesak Iran agar mau mencapai kesepakatan dalam negosiasi dengan AS.

Jadi, situasinya rumit. Di dalam negeri, pemerintah berusaha mengendalikan unjuk rasa dengan peringatan soal "garis merah". Sementara di luar, tekanan diplomatik dan militer terus mengintai. Semuanya berjalan berbarengan, menciptakan suasana yang tetap mencekam di kawasan.