Konsep state behind the state ini sering dianggap sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi liberal. Meski secara teori sistem ini menjunjung kebebasan dan partisipasi rakyat, dalam praktiknya terdapat kelemahan struktural yang paradoks. Kelemahan ini memungkinkan pergeseran kekuasaan riil dari pemerintah resmi kepada aktor-aktor di luar struktur formal.
Dalam dinamika seperti ini, uang, jabatan, dan kepentingan ekonomi seringkali saling berkelindan. Kelompok-kelompok dengan orientasi yang sama bergerak untuk memburu dan mempertahankan kekuasaan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengamankan kekayaan jangka panjang. Situasi ini menimbulkan kritik mengenai siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan-kebijakan strategis negara.
(Faisal Lohy)
Artikel Terkait
Pramono Anung Serukan Natal Sederhana dan Doa untuk Korban Bencana
Dana Sitaan Korupsi Rp 6,62 Triliun Disalurkan untuk Korban Bencana
Kelas Penggerak GUSDURian Lahir, Bekali Anak Muda Lampung dengan Semangat Gus Dur
Wamenhaj Pastikan Asrama Haji Jambi Bebas Masalah Setelah Lama Terbengkalai