Konsep state behind the state ini sering dianggap sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi liberal. Meski secara teori sistem ini menjunjung kebebasan dan partisipasi rakyat, dalam praktiknya terdapat kelemahan struktural yang paradoks. Kelemahan ini memungkinkan pergeseran kekuasaan riil dari pemerintah resmi kepada aktor-aktor di luar struktur formal.
Dalam dinamika seperti ini, uang, jabatan, dan kepentingan ekonomi seringkali saling berkelindan. Kelompok-kelompok dengan orientasi yang sama bergerak untuk memburu dan mempertahankan kekuasaan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengamankan kekayaan jangka panjang. Situasi ini menimbulkan kritik mengenai siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan-kebijakan strategis negara.
(Faisal Lohy)
Artikel Terkait
Survei KedaiKOPI: 80,7% Publik Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasan Utamanya
Ledakan Masjid SMAN 72: Pesan Tersembunyi untuk Prabowo & Reformasi Polri
Kombes Pol Budi Hermanto: Kekayaan Rp 52,57 Miliar, Mercedes-Benz hingga Properti di 3 Kota
Keluarga Soeharto Konfirmasi Penerimaan Kabar Gelar Pahlawan Nasional 10 November