Moodys Tegaskan Peringkat Baa2 Indonesia, Pemerhatan Soroti Ketahanan Ekonomi

Moody's Tegaskan Peringkat Indonesia, Pemerintah: Cermin Ketahanan Ekonomi

Kabar baik datang dari lembaga pemeringkat internasional Moody's. Mereka menegaskan peringkat kredit Indonesia tetap di level Baa2. Bagi pemerintah, keputusan ini bukan sekadar angka. Ini dianggap sebagai bukti nyata ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global yang tak kunjung reda.

Penegasan itu, menurut analisis Moody's, didasari oleh sejumlah faktor. Kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah jadi salah satu poin penting. Struktur demografi yang dinilai menguntungkan juga berperan. Tak ketinggalan, konsistensi kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan dengan hati-hati turut memperkuat penilaian. Intinya, ini menunjukkan kepercayaan pasar global terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas.

Faktanya, kondisi fundamental ekonomi kita memang masih terlihat kokoh. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 tercatat mencapai 5,39%, angka tertinggi sejak pandemi melanda. Secara tahunan, pertumbuhan di 2025 berada di level 5,11%. Yang juga patut dicatat, defisit fiskal berhasil dikendalikan di bawah ambang batas 3% terhadap PDB. Rasio utang pemerintah pun relatif terjaga, sekitar 40% terhadap PDB.

Demikian penjelasan Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, pada 8 Februari 2026.

Di sisi lain, pemerintah tak berhenti berbenah. Untuk menarik lebih banyak investasi, kerangka hukum untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara terus disiapkan. Dua undang-undang telah menjadi landasannya: UU No. 1 Tahun 2025 tentang pembentukannya dan UU No. 16 Tahun 2025 yang memisahkan fungsi regulasi BUMN dengan operasional Danantara. Langkah konkretnya, Danantara bahkan telah mempresentasikan RKAP 2026 ke Komisi XI DPR, menjawab catatan Moody's soal penguatan kelembagaan.

Soal pembiayaan, pemerintah menegaskan sistemnya kini lebih terstruktur. Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis tetap dibiayai APBN. Sementara untuk pembiayaan pembangunan lainnya, Danantara yang akan turun tangan. Skema ini dinilai cerdas: disiplin fiskal terjaga, tapi sumber pembiayaan alternatif tetap terbuka tanpa membebani anggaran negara. Komitmen itu terlihat dari realisasi defisit 2025 sebesar 2,92% dan target 2026 yang lebih rendah lagi, 2,68%.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri diposisikan sebagai investasi jangka panjang. Hingga kini, lebih dari 22 ribu dapur komunitas beroperasi, menjangkau lebih dari 55 juta orang, dan menciptakan lebih dari sejuta lapangan kerja. Di sisi pengeluaran, efisiensi lewat Inpres No. 1 Tahun 2025 difokuskan pada pengendalian belanja administratif, bukan memotong program inti.

Reformasi di pasar modal juga digeber. Pemerintah, OJK, dan BEI berkoordinasi untuk sejumlah langkah. Mulai dari menaikkan minimum free float jadi 15%, memperkuat transparansi kepemilikan saham, mempercepat demutualisasi bursa, hingga meningkatkan kualitas informasi perusahaan. Draf regulasinya ditargetkan terbit Maret 2026.