- 88 persen responden tidak mendukung karena maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- 82,7 persen menolak karena Soeharto dianggap membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
- 79,6 persen beralasan Soeharto merupakan pelanggar HAM.
- 61,3 persen menyatakan Soeharto terlibat dalam kasus intimidasi pada peristiwa kontroversial.
Pertimbangan untuk Pemerintah
Hensat menegaskan bahwa temuan survei ini seharusnya menjadi pertimbangan yang komprehensif bagi pemerintah. Dia berharap seluruh pandangan masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak, dapat diperhitungkan agar keputusan akhir merupakan jalan tengah yang tepat.
"Ini adalah alasan-alasan yang sangat krusial bagi sejarah Indonesia. Jadi, ini harusnya bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan nantinya. Jangan hanya dilihat banyak yang setuju, tapi dilihat juga yang tidak setuju," tegas Hensat.
Metodologi Survei
Survei KedaiKOPI ini dilakukan pada periode 5 hingga 7 November 2025. Metode yang digunakan adalah Computerized Assisted Self Interview (CASI) dengan jumlah responden sebanyak 1.231 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Rentang usia responden adalah dari 17 hingga 60 tahun.
Wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali mencuat setelah namanya, bersama Gus Dur, masuk dalam daftar 49 calon pahlawan nasional. Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, sebelumnya juga menyatakan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tersebut.
Artikel Terkait
KPK OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko: Dugaan Korupsi Mutasi Jabatan dan Uang yang Disita
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Ditahan KPK Terkait Suap Rp 900 Juta
Bupati Ponorogo Ditahan KPK: Kronologi Suap Jabatan & Proyek RSUD Rp 14 M
Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Akademisi IAIN Ternate Soroti Pentingnya Kedewasaan Bangsa